Berita Bolmong

Bupati Diminta Pecat ASN Pemalsu Tanda Tangan

Bupati Diminta Pecat ASN Pemalsu Tanda Tangan Berita Bolmong Berita Daerah
Kroniktotabuan.com

 

Bupati Diminta Pecat ASN Pemalsu Tanda Tangan Berita Bolmong Berita Daerah

Yasti Soepredjo Mokoagow

BOLMONG- Identitas pemalsu tanda tangan Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow telah diketahui. Dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) adalah pelakunya. Bahkan terindikasi masih ada satu lagi oknum yang terlibat dan sedang ditelusuri melalui dua ASN tersebut.

Kasus ini mendapat banyak tanggapan. Bahkan masyarakat pun memberikan pendapat mereka soal kasus yang cukup menghebohkan di internal Pemkab Bolmong tersebut.

Baca JugaTanda Tangan Dipalsukan, Yasti Marah

Baca JugaTerungkap, Ini Identitas Pemalsu Tanda Tangan Bupati Yasti

Tokoh Pemuda Bolmong, Imran Tungkagi, meminta oknum pemalsu tanda tangan tersebut diproses tegas. Baik secara hukum pidana dan kepegawaian.

“Proses hukum dan pecat. Mencoreng citra pemerintah dan berbahaya. Bisa jadi sudah banyak kasus yang mereka lakukan namun baru kali ini ketahuan,”ujar Imran.

Menurut Imran, jika kasus ini tidak diberikan perhatian serius oleh Bupati Bolmong, maka tidak akan ada efek jera dan bisa terjadi lagi di kemudian hari.

“Bahaya ASN seperti itu. Tanda tangan bupati saja dipalsukan. Bisa saja tanda tangan kepala badan atau pejabat lainnya juga sudah mereka palsukan,” kata Imran.

Tokoh Pemuda Kecamatan Bolaang, Haryono, menyarankan sebelum diproses hukum atau pemecatan, oknum pemalsu tanda tangan tersebur harus lebih dulu dihadirkan dalam apel yang diikuti seluruh ASN Bolmong.

“Di hadapan seluruh pegawai mereka harus minta maaf secara terbuka. Barulah setelah itu proses hukum dan pecat dari ASN. Di daerah lain sudah ada kasus seperti ini dan langsung dipecat. Karena bahaya ASN seperti ini dipertahankan,” kata Haryono menyarankan.

Sebelumnya, Kepala BKPP Bolmong, Hamri Binol menegaskan, identitas pemalsu tanda tangan telah dikantongi dan dilaporkan kepada bupati.

“Sanksi  tegas akan diberikan. Ini akan dikoordinasikan dengan bupati. Sanksi tegas seperti apa yang akan diberikan, bupati yang berwenang. Yang jelas sanksi tegas,” tandas Hamri. (ahr)

Berkomentar menggunakan Akun Facebook

loading...
To Top