Berita Bolmong

Haris: Penetapan Tersangka Bupati Bolmong Terburu-buru

Haris: Penetapan Tersangka Bupati Bolmong Terburu-buru Berita Bolmong Berita Daerah
Kroniktotabuan.com
Haris: Penetapan Tersangka Bupati Bolmong Terburu-buru Berita Bolmong Berita Daerah

Haris Mokoginta

BOLMONG– Penetapan tersangka kepada Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow oleh Polda Sulut atas kasus dugaan pengrusakan fasilitas PT Conch North Sulawesi Cement (CNSC) dinilai terburu. Hal itu dikemukakan Penasehat Hukum Pemkab Bolmong Haris Mokoginta dalam keterangan pers, Rabu (26/7).

Penyidik dianggap tidak mempertimbangkan status Bupati Bolmong sebagai pejabat administrasi pemerintahan yang memiliki hak diskresi.

Berikut isi keterangan pers yang diterima kroniktotabuan.com sekira pukul 20.00 Wita.

 

  1. Penetapan tersangka terhadap Bupati Bolaang Mongondow yang saat ini baru menjabat tanpa minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.Permasalahan yang saat ini disedang disidik sebenarnya masuk dalam ranah administrasi dan tidak tepat masuk dalam ranah hukum pidana.
  2. Hukum pidana itu sebagai suatu ultimum remedium. Maksudnya adalah hukum pidana sebagai alternatif terakhir dalam penyelesaian permasalahan hukum ketika bagian hukum lainnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. namun sangat disayangkan istilah hukum pidana sebagai ultimum remedium ini hanya berlaku secara teroritis semata sebab dalam praktiknya tidak sedikit hukum pidana dijadikan sebagai primium remedium.
  3. Pemda Bolmong telah sesuai bertindak sebagaimana peraturan perundang-undangan.
  4. Proses pembongkaran gedung bangunan milik PT Sulenco Bohusami Semen dan PT Conch North Sulawesi Cement telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana proses penertiban non yustisial yang dilakukan oleh Satpol PP Pemda Bolmong  terhadap gedung bangunan tersebut yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut telah sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian ditemukan terjadi kesalahan administrasi dalam upaya penertiban non yustisial ini maka hal tersebut untuk kasus ini dapat dikesampingkan, sebab upaya-upaya peringatan sebelumnya telah di sampaikan oleh Pemda Bolmong dalam pertemuan-pertemuan dengan pihak PT Sulenco Bohusami Semen dan PT Conch North Sulawesi Cement. Bahkan dalam pertemuan tersebut PT Sulenco Bohusami Semen dan PT Conch North Sulawesi Cement diberikan kesempatan untuk dapat segera mengurus IMB sebab bangunan yang di bangun oleh PT Sulenco Bohusami Semen dan PT Conch North Sulawesi Cement telah ada sejak zaman pemerintahan bupati sebelumnya.
  5. Bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Pemda Bolmong ini sudah sangat tolerir dimana Pemda Bolmong ingin menciptakan hawa investasi yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum juga buat PT Sulenco Bohusami Semen dan PT Conch North Sulawesi Cement. Namun apa daya respon yang disampaikan oleh PT Sulenco Bohusami Semen dan PT Conch North Sulawesi Cement kepada Pemda Bolmong adalah sangat negatif dimana dalam pertemuan di akhir bulan mei 2017 Pemda Bolmong dilecehkan oleh pihak PT Sulenco Bohusami Semen dan PT Conch North Sulawesi Cement dengan mengatakan sebagai pemerintah yang tidak tahu aturan.
  6. Bahwa dikarenakan Pemda Bolmong telah lama memberikan dispensasi terhadap PT Sulenco Bohusami Semen dan PT Conch North Sulawesi Cement dalam mengurus IMB tersebut dan ternyata tidak mendapat respon posiitif dari mereka, maka Bupati Bolaang Mongondow dengan kewenangannya menggunakan diskresinya sebagai kepala daerah mengenai tugas dan kewajibannya sebagaimana tertera dalam Pasal 65 ayat 2 huruf c Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 mengenai perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana dinyatakan “Kepala daerah dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah memiliki wewenang dalam mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat”
  7. Bahwa tugas dan wewenang sebagaimana dilaksanakan oleh kepala daerah tersebut pula merupakan bagian juga dari diskresi pemerintahan dimana diatur pula mengenai pejabat pemerintahan yang berwenang dapat memiliki diskresi diantaranya mengenai mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
  8. Bahwa kebijakan ini disampaikan langsung dalam pertemuan Forkopimda pada akhir Mei 2017, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kabupaten Bolmong untuk selanjutnya Kepala Satpol PP mengeluarkan Surat Tugas Perintah yang merupakan salah satu bagian dari kelengkapan dalam menjalankan SOP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 beserta lampirannya tentang Standar Operasional Prosedur yang meliputi SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dimana ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satpol PP diantaranya adalah tertib tata ruang dan tertib bangunan.
  9. Bahwa Surat Perintah Tugas tersebut berisi mengenai pelaksanaan penertiban/penghentian dan pembongkaran bangunan PT Sulenco Bohusami Semen dan PT Conch North Sulawesi Cement di Desa Solog Kecamatan Lolak yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mana maksud dan tujuan surat tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP dalam hal tugas dan wewenang Satpol PP dalam menjalankan administratif pemerintahan dalam wewenangnya melakukan tindakan administratif penertiban nonyustisial terhadap badan hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini badan hukum PT Sulenco Bohusami Semen dan PT Conch North Sulawesi Cement tidak memiliki IMB.
  10. Bahwa oleh karenanya bukti Surat Perintah Pembongkaran ini sebagai tindakan administratif dan telah sesuai serta sah menurut ketentuan keputusan administratif maka seharusnya surat perintah ini dijadikan sebagai alat bukti surat oleh penyidik Polda Sulut. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 poin b KUHAP, surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan   bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan termasuk dalam pengertian Surat dan dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1, oleh karenanya dalam hal ini Surat Perintah Tugas yang dikelaurkan oleh Satpol PP masuk dalam pengertian alat bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut.

(rab)

Berkomentar menggunakan Akun Facebook

loading...
To Top