HMI Dukung Rencana Rolling Jabatan
HMI Dukung Rencana Rolling Jabatan Berita Bolmong Berita Daerah
Kroniktotabuan.com
HMI Dukung Rencana Rolling Jabatan Berita Bolmong Berita Daerah

Ketua HMI Cabang Bolaang Mongondow Raya, Sutrisno Tola.

HMI Dukung Rencana Rolling Jabatan Berita Bolmong Berita Daerah

Ketua HMI Cabang Bolaang Mongondow Raya, Sutrisno Tola.

BOLMONG – Kabar pelaksanaan rolling jabatan di Kabupaten Bolaang Mongondow usai pelaksanaan lebaran Idul Fitri 1438 Hijriyah, mendapat dukungan kalangan aktifis HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Bolaang Mongondow Raya.

Menurut Ketua HMI, Sutrisno Tola, langkah rolling jabatan adalah rencana strategis dalam rangka menjawab tatanan struktur birokrasi Bolmong yang sudah mulai rapuh.

Bahkan menurut Sutrisno, harus difungsikan oleh Bupati dan Wakil adalah pejabat yang masih produktif dalam bekerja sehingga dapat sejalan dengan arah pemikiran serta kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati. “Ada banyak pejabat produktif di Bolmong tapi belum diberikan fungsi. Sehingga ini menjadi tantangan, struktur pemerintahan baiknya menggunakan pejabat yang dapat sejalan dengan gerak cepat Bupati dan Wakil,” kata Sutrisno, Rabu (28/06).

Seperti diberitakan sebelumya, Pemerintahan Bupati Dra Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk STh MM, akan melakukan pembenahan struktur pemerintahan pasca menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2016.

Melalui Sekertaris Daerah Tahlis Galang, Bupati menegaskan, hasil temuan harus segera ditindaklanjuti. “Ibu Bupati memberikan waktu sebelum lebaran sudah tuntas semua. Jika ada yang belum maka konsekuensinya adalah rolling jabatan,” kata Tahlis.

Dijelaskan, sebanyak 27 item yang menjadi temuan BPK. “Kita minta diselesaikan sebelum lebaran, terutama pelanggaran terhadap kepatuhan yang berimbas pada kerugian daerah,” jelasnya.

Menurut Tahlis, tidak adanya pendapat dari BPK, menandakan kondisi Bolmong sangat kronis. “Kesigapan, kecepatan, akan menjadi pertimbangan rolling nanti. Rekomendasi BPK jelas disebutkan, memberikan sangsi kepada kepala dinas terkait. Bisa jadi akan dilakukan pencopotan apabila temuan berimbas pada kecurangan,” pungkasnya. (ahr)

Berkomentar menggunakan Akun Facebook

loading...
To Top