Pemkab Tekan Konflik Sosial Berita Bolmong Berita Daerah
Kroniktotabuan.com
Pemkab Tekan Konflik Sosial Berita Bolmong Berita Daerah

Bupati Ikuti Rakoor Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Yang dilaksanakan Kemendagri di Jakarta

BOLMONG– Dalam rangka penanganan dinamika dan konflik sosial di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Penjabat Bupati, Adrianus Nixon Watung, mengikuti pembahasan melalui Rakornas (Rapat koordinasi nasional) di Kemendagri (Kementerian dalam negeri).

Rapat tersebut dipimpin  Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Hotel Bidakara, Jakarta.“Mendagri meminta seluruh tim terpadu penanganan konflik sosial untuk terus melihat perkembangan dinamika di daerah,” jelas Nixon.

Dikatakan, rakornas ini untuk mengupdate kembali permasalahan dan tantangan yang dihadapi daerah. “Dengan adanya tim terpadu, mendagri berharap segala bentuk konflik yang terjadi di daerah dapat diselesaikan dengan cepat,” jelas Nixon.

Selain itu, kepala daerah harus berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertibang di wilayah. “Sangat penting keterpaduan dalam menciptakan keamanan di daerah. Kepala daerah, kesbangpol, jangan hanya serahkan stabilitas ini pada kejaksaan dan TNI saja atau pun kepolisian. Harus dilakukan terpadu,” ujarnya.

Menurut Nixon, dengan adanya rakoornas ini pemerintah daerah segera menindaklajuti nota kesepakatan sampai pada penerapannya di daerah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri, Soedarmo, mengatakan, melalui rakornas, tercipta koordinasi, sinergi dan komunikasi. “Sebagai pertemuan untuk mengevaluasi hasil laporan kepala daerah terhadap penanganan konflik. Evaluasi hasil laporan kepala daerah provinsi maupun kabupate/kota akan kita jadikan rujukan dalam penanganan konflik yang diperkirakan akan terjadi,” kata Soedarmo.

Mendagri Cahyo Kumolo, turut melakukan penandatanganan kerja kesepakatan. Penandatanganan ini guna menghentikan kekerasan fisik dan perlindungan dalam penanganan konflik.

Turut serta menandatangani, Kepolisian RI, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta Badan Intelijen Negara (BIN), Gubernur Bupati/Walikota Se Indonesia. (ahr)

Berkomentar menggunakan Akun Facebook

loading...
To Top