Yasti Hadiri Paripurna Penetapan Dua Perda
Yasti Hadiri Paripurna Penetapan Dua Perda Berita Bolmong
Kroniktotabuan.com

BOLMONG– Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow menghadiri rapat paripurna DPRD tentang pembicaraan tingkat II penetapan persetujuan atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD menjadi Perda, di gedung DPRD Bolmong, Senin (1/7/2019)

Dua Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda yakni Ranperda perubahan atas Perda  Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Pilsang), dan Ranperda perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Yasti dalam sambutanya mengatakan, maksud dan tujuan atas direvisinya kedua Ranperda inisiatif DPRD Bolmong yaitu sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

“Ini juga merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dalam nomor perkara 128/PUU-XII/2015 dimana dalam ketentuan pasal 33 huruf G Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan,” kata Yasti

“Maka dengan itu Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelenggaraan Pilsang harus menyesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi,” jelas Yasti.

Yasti menambahkan, dirubahnya Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, juga merupakan tindaklanjut dari Permendagri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

“Ini juga merupakan tindaklanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dimana dalam ketentuan Pasal C Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai landasan hukum mengikat,” katanya.

Ia menambahkan, ketentuan Permendagri Nomor 83 tahun masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan. Sehingga Perda Nomor 11 tahun 2016 juga harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada di atas. (len/zha)

Berkomentar menggunakan Akun Facebook

loading...
To Top