Berita Bolmong

Yasti Minta Sangadi di Bolmong Tak Termakan Hoax dan Janji Kandidat

Yasti Minta Sangadi di Bolmong Tak Termakan Hoax dan Janji Kandidat Berita Bolmong
Yasti Soepredjo Mokoagow memberikan sambutan di acara penyerahan bantuan sosial di Kecamatan Poigar
Kroniktotabuan.com

BOLMONG– Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow di setiap pertemuannya dengan pemerintah desa dan masyarakat saat menyerahkan bantuan, selalu mengingatkan para kepala desa (sangadi) agar tidak mudah percaya dengan isu-isu HOAX dan janji politik.

Kata Yasti, kalau ada salah satu kandidat Pasangan Calon (Paslon) Gubernur atau Wakil Gubernur Sulut yang menjanjikan setiap desa akan diberikan bantuan Rp200 juta rupiah setiap tahunnya jika terpilih, maka jangan pernah percaya.

“Jangan mudah termakan isu, janji, atau hoax yang begitu,” jelas Yasti.

Yasti menjelaskan, dirinya mengetahui betul postur APBD Provinsi Sulut. Jumlahnya Rp4 Triliun atau senilai Rp4.000 miliar.

“Dari Rp4 triliun tersebut, biaya yang wajib dikeluarkan yakni, pertama belanja pegawai mulai dari gaji serta tunjangan yakni 55 persen atau sama dengan Rp2.200 miliar. Kedua, sesuai undang-undang 20 persen dialokasikan untuk dana pendidikan atau setara dengan Rp800 miliar. Kemudian yang wajib ketiga, 10 persen untuk anggaran kesehatan karena sedang ada pandemi atau senilai Rp400 Miliar. Yang terakhir anggaran untuk Bansos 10 persen atau Rp400 miliar,” kata Yasti merinci.

Sementara, kata Yasti, sisanya yang tinggal Rp200 miliar itu dialokasikan untuk dana pembangunan infrastruktur.

“Itu saja belum cukup untuk dan infrastruktur se-Sulut. Apalagi mengalokasikan anggaran Rp200 juta ke setiap desa? Sangat tidak mungkin. Karena kalau dihitung ada berkisar 3.000-an lebih desa di Sulut. Dimana jika dikalikan hasilnya ada sekitar Rp600-an miliar, itu duit dari mana? Kalau bicara program, janjinya jangan asal-asalan karena kita juga bisa menghitung,” bebernya lagi.

Karena itu Yasti meminta kepada seluruh sangadi agar jangan mudah termakan janji politik paslon seperti itu.

“Saya harap agar seluruh sangadi jangan termakan hoax. Kalaupun terdapat di lapangan seperti itu jangan telan mentah-mentah. Karena semua sudah diatur. Jangankan APBD, APBDes pun pasti sama dan harus jelas untuk anggaran pengalokasian, yang tidak boleh dilewati, karena ada undang-undangnya,” terang Yasti. (len)

Berkomentar menggunakan Akun Facebook

loading...
a
To Top