.
Berita Bolmong

Pemkab Bolmong Tolak Keputusan Kemendagri, Ini Langkah Selanjutnya

Pemkab Bolmong Tolak Keputusan Kemendagri, Ini Langkah Selanjutnya Berita Bolmong Berita Daerah
Kroniktotabuan.com

 

Pemkab Bolmong Tolak Keputusan Kemendagri, Ini Langkah Selanjutnya Berita Bolmong Berita Daerah

Suasana pertemuan di Kemendagri tadi siang. (ist)

BOLMONG– Selasa (27/2/2018) siang tadi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi pertemuan antara Pemkab Bolmong dan Bolsel soal royalti perusahaan tambang emas PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM).

Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow dan Bupati Bolsel Herson Mayulu hadir langsung. Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen ikut hadir.

Dari Pemerintah Pusat yang hadir di antaranya, DR Moch Ardian N, Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Ditjen Bina Keuda, Kemendagri. DR Tumpak Haposan Simajunta, Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri.

Kemudian Drs Jonson Pakpahan, Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara, Diteken Minerba, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Serta Adriansyah, Kasubdit Dana Bagi Hasil Direktorat Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan.

Dari hasil pertemuan itu,  ada 5 poin kesepakatan  terkait sengketa pembagian royalti kedua daerah tersebut. Kesepakatan tersebut telah ditandatangani enam pejabat tinggi termasuk Bupati Bolsel Herson Mayulu

Intinya, pembagian royalti tahun 2013- 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2016.  Di situ disebutkan royalti JRBM tahun 2013- 2016 Bolsel ditetapkan by region (daerah penghasil).

Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow menolak keras hasil pertemuan itu. Menurut Yasti rapat yang dilaksanakan sangat tidak adil dan merugikan Kabupaten Bolmong karena pemkab tidak diberikan kesempatan menyampaikan data-data terkait.

Protes dan semua argumen dan data sama sekali tidak dipertimbangkan oleh pihak Kemendagri. Bupati Bolmong menegaslan menolak keputusan sepihak yang ditetapkan pihak Kemendagri dalam rapat tersebut.

“Sebagai bentuk keberatan serta menolak hasil rapat, saya tidak menandatangani berita acara kesepakatan rapat. Selanjutnya Pemkab Bolmong akan mengajukan judicial review atas Permendagri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tapal Batas antara Pemkab Bolmong dan pemkab Bolsel tersebut ke Mahkamah Agung,” ujar Yasti. (zha)

Berkomentar menggunakan Akun Facebook

To Top