KOTAMOBAGU – Edaran terkait pembatasan hajatan kemasyarakatan resmi diberlakukan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu.
Hal ini guna mencegah penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kotamobagu yang terus meningkat.
Baca Juga: Kotamobagu Terima Rp 3,1 Miliar Dari Kementerian PUPR
Surat edaran kegiatan kemasyarakan dengan Nomor 12/W-KK/II/2021 tertanggal 5 Februari 2021 tersebut ditanda tangani oleh Wali kota Kotamobagu, Tatong Bara dan terbagi dalam empat poin utama, yakni persiapan, pelaksanaan, Tindakan bagi pelanggar, serta pelaporan.
Dalam surat edaran tersebut Tatong mengatakan bahwa pemerintah setempat wajib melaksanakan pengawasan hajatan di daerahnya.
“Satgas Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan, wajib melaksanakan pengawasan prokes pada kegiatan masyarakat, seperti perkawinan, ulang tahun, syukuran, kedukaan, dan sebagainya,” kata Tatong.
Dirinya juga meminta kepada Sangadi dan Lurah se-Kota Kotamobagu untuk menyiapkan personil satgas Covid-19.
Baca Juga: KBM Tatap Muka Dimonitoring Tim Pengawas Penerapan Prokes
“Tim terdiri dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Linmas, perangkat desa/kelurahan, serta relawan, Tim Satgas Covid-19 tingkat desa dan kelurahan ini, dibentuk berdasarkan keputusan. Mereka bertugas memantau acara di lokasi, mulai dari sebelum kegiatan dimulai sampai selesainya acara,” jelasnya.
Surat edaran tersebut saat ini sudah mulai disosialisasikan oleh pihak pemerintah di 33 kelurahan dan desa.
Sementara untuk tandar prosedur kesehatan pelaksanaan hajatan, sebagaimana disebutkan dalam surat edaran walikota tersebut, yakni pelaksana
Hajatan pesta tidak lagi menyajikan makanan dalam bentuk prasmanan. Melainkan mengganti konsumsi dengan nasi kotak serta jumlah kursi yang disiapkan dalam jumlah sangat terbatas. (bto)
