BOLSEL – Empat tahun kepemimpinan Bupati Hi Iskandar Kamaru SPt dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid (BERKAH), Selasa (18/2/2020), diperingati di Lapangan Kantor BKPSDM, Panango, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, Bolsel.
Pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah ini, terus menorehkan prestasi dan mewujudkan harapan masyarakat.
Beberapa program unggulan telah dilaksanakan oleh BERKAH dan berhasil memberi dampak positif bagi kemajuan daerah dan tingkat kepuasan masyarakat.
Seperti launching pelayanan kerjasama Government Mobile. Program ini mampu meningkatkan pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi dalam hal pajak kendaraan, bea balik nama, pajak bahan bakar dan pelayanan pada pengguna kendaraan bermotor.
Kemudian pencanangan efisiensi dan efektifitas anggaran juga berjalan dengan sangat baik setiap tahun. Sehingga dalam hal laporan hasil pemeriksanaan keuangan, Bolsel selalu mendapatkan opini WTP.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bolsel juga mengalami peningkatan sehingga mencapai angka 64,49 pada tahun 2018.
Selain itu, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,56 persen dan tahun 2018 tinggal menjadi 13,60 persen.
Dari segi ekonomi, Bolsel terus mengalami peningkatan dan sejalan dengan perwujudan Nawacita Presiden Republik Indonesia. Puncak peningkatan ekonomi terjadi pada 2017-2018 sebesar 0,35 persen.
Proses pemerintahan disemua sektor dan berbagai lini mampu berjalan dengan baik. Bahkan, penyaluran Dana Desa (DDS) tahap I juga telah dilakukan dan menjadi kado istimewa BERKAH bagi masyarakat. Sesuai rilis SP2D dari KPPN, tinggal di cek pencairanya.
Bupati Iskandar Kamaru mengatakan, empat tahun membangun bolsel, tak sedikit persoalan dan dinamika yang terjadi, baik pemerintahan maupun kemasyarakatan, namun semua dapat dijalani dengan adanya kekompakan semua OPD dan masyarakat.
“Ini menjadi tanggungjawab bersama untuk terus bekerja memberikan arah perubahan terbaik dan tepat bagi daerah yang sama-sama kita cintai dan banggakan di ujung selatan bolmong raya,” kata Iskandar.
Dia juga meminta semua OPD kooperatif memberikan data kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta data lainya yang terkait dengan LKPD, LPPD serta LKPJ 2019.
“Sehingga semua data yang diserahkan akurat dan sesuai dengan ketentuan,” tegasnya. (advertorial)