Manguni
Dpc Pdip Kotamobagu
Berita Kotamobagu

Orang Tua dan Komite Protes Soal Pengelolaan MI Baitul Makmur, Begini Penjelasan Suharjo

Orang Tua dan Komite Protes Soal Pengelolaan MI Baitul Makmur, Begini Penjelasan Suharjo Berita Kotamobagu
Kroniktotabuan.com

KOTAMOBAGU– Sejumlah orang tua murid bersama pengurus Komite Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makur melakukan aksi protes. Protes pihak orang tua dan komite itu, karena dinilai pihak  yayasan sewenang-wenang dengan memungut biaya SPP tanpa sepengetahun orang tua siswa dan pengurus komite.

Selain protes aksi pemungutan SPP, pihak orang tua dan komite sekolah juga mempertanyakan, legalitas yayasan yang ada saat ini. Sebab sepengetahuan mereka,  yayasan yang mengelolah sekolah tersebut adalah Yayasan Ibnu Sabil.

Aksi protes itu berawal dari ruangan kepala sekolah hingga berlanjut di luar ruangan. Adu mulut tak terhindarkan untuk mempertanyakan legalitas yayasan dengan kepala sekolah Suharjo Makalalag hingga ke tangga sekolah.  Bahkan aksi protes itu, pihak orang tua siswa meminta Suharjo Makalalag angkat kaki dari sekolah.

“Suharjo Makalalag tidak memiliki kapasits di skolah ini. Karena dia kami nilai bukan kepala sekolah. Kepala sekolah yang sah di sini adalah Arkam Laiya,” ujar Aldy Siswadi orang tua siswa yang juga pengurus komite.

Dalam kepengurusan Insan Baitul Makmur yang baru ini, Suharjo Makalalag memegang tiga jabatan penting. Pertama sebagai Ketua Yayasan, Ketua Komite dan kepala sekolah. Bahkan saat menjabat kepala sekolah, sudah ada sembilan guru yang dipecat. Itu juga yang menjadi dasar prots orang tua dan pihak komite.

Menurut Aldy, yayasan tidak berhak untuk memungut biaya SPP. Apaterlebih pemungutan itu tidak persetujuan orang tua murid dan komite. Di mana uang hasil pemungutan itu diserahkan ke yayasan.

“Lantas siapa yang akan memeriksa soal keuangan sekolah sementara ketua yayasan, kepala sekolah dan komite dijabat Suharjo,” tambahnya.

Soal pendaaan kata Aldy,  belum dibahas lewat rapat komite sekolah. Karena ketidakjelasan siapa yang mengelolah sekolah. Menurutnya berdasarkan aturan, kepala sekolah itu harus PNS, bersertifikasi dan sudah mengikuti Diklat.

Baca Juga :  Desain dan Jalur Ring Road Dirubah

Efeknya jika itu tidak dilaksanakan sekolah tidak  bisa ujian dan sekolah tidak bisa menandatangani ijazah. Tentu akan berdampak kepada para siswa.

“Kami komite berfungsi untuk mengawasi pengelolaan dana. Komite bertanggungjawab kepada orang tua.

Selain itu berdaarkan edaran Menteri agama, kepala sekolah itu pertama harus PNS, kalau bukan PNS harus memilik SK Inpassing dan minimal berpangkat III C, sudah mengikuti Diklat calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh balai diklat Kemenag.

“Itu syaratnya. Persoalannya adalah, yayasan mengangkat Plt dan tidak mengkomunikasi denga Komite dan Kemenag,” ungkap Aldy.

Sekretaris Komite Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sumirat Pondabo mengatakan, seharusnya yayasan tidak bisa ikut campur soal pengelolaan dana. Yayasan fokus untuk mengurus keberlangsung proses belajar mengajar.

Menurutnya hingga kini Komite tidak mengetahui soal pengelolaan dana yang dipungut.

“Yayasan tidak berhak mengelolah dana. Itu tanggung jawab Komite dan pihak sekolah. Karena nantinya komite dan pihak sekolah yang akan mempertanggungjawabkan kepada orang tua,” jelas Sumirat.

“Jadi ini dulu yang kami tuntut kepada pihak yayasan Insan Baitul Makmur,” sambungnya.

Soal legalitas yayasan, Sumirat mengatakan akan menyerahkan kepada pihak Kementrian agama dan meminta untuk segera ambil langkah. Begitu juga dengan kepada pihak Pemerintah Kota Kotamobagu.

Sebab setahu mereka, yayasan Ibnu Sabil telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota sejak 2013 silam.

Sementara itu, Rahmat Hana yang juga merupakan orang tua siswa mempertanyakan keabsahan dari yayasan Insan Baitul Makmur. Karena berdasarkan data yang ada di Kemenag, sekolah tersebut berdiri diatas yayasan Ibnu Sabil. Bahkan Ia menilai, apa yang telah dilakukan oleh yayasan Insan Baitul Makmur dengan melakukan pergantian Kepsek cacat hukum.

“Saya tau persis persoalan data didalam karena saya pengelolanya. Dipangkalan data itu yayasan Ibnu Sabil. Kalaupun yayasan Insan Baitul Makmur mau mengambil alih harusnya ada akta notaris pengalihan dari yayasan lama ke yayasan baru. Secara tidak langsung pengangkatan Plt Kepala Madrasah itu secara hukum tidak boleh. Karena tidak ada pengalihan hak dari yayasan Ibnu Sabil ke yayasan Insan Baitul Makmur. Kalau sudah pasti ada peralihan hak, maka mereka bukan mengangkat Plt tapi mengangkat Kepala Madrasah definitf. Syaratnya seperti yang disampaikan teman kami tadi, kalau dia pns harus berpangkat minimal 3C, kalau bukan PNS harus guru tetap yayasan bukan pengurus yayasan. Jadi pengurus yayasan tidak boleh menjadi kepala Madrasah. Ini sebenarnya menghambat pembelajaran dengan penggantian kepala madrasah tanpa status yang jelas,” tutur Rahmat.

Baca Juga :  Diskominfo Mitra Belajar di Kotamobagu

Terpisah, Suharjo Makalalag yang merupakan pengurus yayasan sekaligus kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur mengungkapkan, apa yang dikatakan oleh orang tua wali murid tersebut tidaklah benar. Menurutnya, apa yang telah dilakukannya dalam proses penggantian Kepsek sudah sesuai prosedur. Apalagi, pergantian tersebut adalah keinginan langsung oleh yayasan untuk melakukan penggantian Kepsek.

“Prosedur sudah dijalankan. Sebelum pergantian itu satu bulan lebih surat disampaikan ke Kemenag. Kami ingin menggantik Kepsek. Tapi sebelum itu ada komunikasi lisan oleh yayasan, sebelum surat itu. Disampaikan oleh Kemenag itu kewenangan Yayasan. Kalau di yayasan yang penting itu backgroundnya dia akta. Terserah yayasan itu mau siapa saja. Kita minta rekomendasi dari kemenag tapi tidak ditindak lanjut oleh kemenag. Kurang lebih satu bulan. Jadi kita ganti dengan swasta,” ungkap Ajo sapaan akrabnya.

Lanjut Ajo, alasan pergantian Kepsek yang dilakukan oleh yayasan karena adanya keluhan dari Guru-guru yang sudah sangat tidak nyaman dengan perilaku Kepsek. Selain itu, keterbukaan informasi dari Kepsek terhadap yayasan tidak ada. Padahal, yayasan selaku pemilik sekolah berhak mempertanyakan pengelolaan dana sekolah.

“Alasan dari pergantian kepsek adalah guru-guru sudah tidak nyaman dengan kepsek yang ada. Ada banyak kotak-kotak di Sekolah. Ada perlakuan tidak adil. Itu yang masuk ke yayasan. Keluhan dari guru-guru. Baru permintaan laporan pengelolaan keuangan tapi tidak diberikan karena harus transparan. Yayasan kan Kepsek itu jalurnya instruksional. Karena yang SK kan dia itu yayasan. Ini milik yayasan,” sambung Ajo.

Terkait polemik legalitas yayasan, menurut Ajo, pihaknya pada saat permintaan data legalitas oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) itu sudah mengikuti prosedur. Namun pada saat memasukan data yayasan Ibnu Sabil, namun dokumen terkait yayasan Ibnu Sabil tidak ditemukan. Sehingga pihaknya mengambil langkah untuk menyelamatkan sekolah tersebut dengan mendirikan yayasan baru dengan nama Insan Baitul Makmur.

Baca Juga :  Harga Cabai di Kotamobagu Tembus Rp150 Ribu

“Tahun 1998 itu berdiri Ibnu Sabil. Banyak sekali tokoh-tokoh yang sebagian besar sudah meninggal. Tapi masih ada beberapa tokoh. Itu baru saya tahu kemudian. Karena saya masuk kesini di Madrasah Ibtidaiyah ini tahun 2007. Tidak pernah terdengar nama Ibnu Sabil sampai tahun 2016. Badan Akreditasi Nasional (BAN) menanyakan legalitas dari pada yayasan ibnu sabil ini yang membawahi Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur. Itu ditahun 2015. Tapi tidak satupun dokumen Ibnu Sabil. Akhirnya dibuatlah yayasan insan baitul makmur ini. Awalnya kita ikut Ibnu Sabil tapi ditolak oleh sistem. Sudah ada yayasan kumham yang menyatakan ibnu sabil ini sudah dipakai. Akhirnya diganti dengan nama yayasan insan baitul makmur. Kepentingannya ini dalam rangka untuk menyelamatkan. Maka keluarlah akta ini,” tandasnya.

Sumber: totabuan.co/ klik24.id

Berkomentar menggunakan Akun Facebook

loading...
a
To Top