Berita Politik

Bawaslu Sulut Siap Melindungi Hak Konstitusi dan Politik Warga

Bawaslu Sulut Siap Melindungi Hak Konstitusi dan Politik Warga Berita Politik Sulut
Kroniktotabuan.com

SULUT – Lanjutan tahapan Diskusi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring Bawaslu Sulut masuki seri ke-6. Kali ini topik yang di angkat adalah Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

Kasubag Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Sulut Muhammad Ibrahim menjelaskan penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).

“Jadi Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil,” ucap Muhammad Saat menjadi Fasilitator dalam diskusi, Selasa (09/06/2020).

Muhammad juga mengatakan bahwa penyelesaian sengketa merupakan mahkota Bawaslu. Menurutnya Cara menjaganya harus memedomani asas-asas penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu.

“Yang namanya mahkota tentu letak keberadaannya di atas. Jadi, walaupun Bawaslu telah diberi kewenangan baru yang dapat mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif, penyelesaian sengketa tetap tidak bisa dinomor duakan,” TerangNya.

Muhammad juga menegaskan penyelesaian sengketa terdiri dari dua yaitu sengketa proses dan sengketa hasil untuk sengketa hasil ada di Mahkamah Konstitusi.

“Fungsi sengketa proses pemilu antara lain adalah memberikan dan melindungi Hak Konstitusi dan hak politik warga negara Untuk dipilih dan memilih dengan syarat undang-undang,” tegas Muhammad.

Pada kesempatan yang sama Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Pangkerego Zakaria saat menjadi fasilitator yang kedua dalam diskusi mengungkapkan ada dua dasar hukum yang dipakai dalam penyelesaian sengketa.

“Dasar hukum kita (Bawaslu) untuk melakukan penyelesaian sengketa ini mengacu pada uu 7 tahun 2017 dan uu 10 tahun 2016,” jelas Pangkerego.

Baca Juga :  DPRD Apresiasi Tindakan Eksekutif Tangani Covid-19

Pangkerego juga menuturkan proses sengketa terjadi akibat terjadinya ketidakpahaman dalam regulasi pemilihan. “Apa yang menyebabkan sengketa ini terjadi adalah sebuah inkonsistensi terhadao regulasi. Artinya tidak paham aturan dalam pemilihan,” tutur Pangkerego.

Sekedar informasi hadir dalam kegiatan ini dan sekaligus membawa pengantar Anggota Bawaslu Sulut Awaluddin Umbola, ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda, Anggota Bawaslu Sulut Mustarin Humagi, Penanggung Jawab SKPP Daring Bawaslu Sulut Kenly Poluan serta seluruh Kordiv Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulut.(*)

Berkomentar menggunakan Akun Facebook

loading...
a
To Top