MANADO, kroniktotabuan.com – Upaya memperkuat akses keuangan daerah sekaligus mendorong ekonomi syariah berbasis pangan lokal mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara, Manado, Senin (23/2/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati Iskandar Kamaru memaparkan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan rapat koordinasi TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Hadir dalam agenda tersebut Gubernur Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, para kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, perbankan, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam paparannya, Iskandar menjelaskan bahwa program KDEKS di Bolsel merupakan kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan BI untuk mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menjamin ketersediaan pangan bergizi dan halal bagi masyarakat.
Ia menuturkan, program tersebut difokuskan pada penguatan ekosistem pangan daerah melalui dukungan Program Makan Bergizi Gratis serta percepatan target Wajib Halal Oktober (WHO) 2026. Menurutnya, penguatan ekonomi syariah harus berjalan seiring dengan upaya menjamin ketersediaan pangan yang aman, sehat, dan halal.
“Program KDEKS ini bukan hanya tentang penguatan ekonomi syariah, tetapi juga upaya nyata pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan pangan yang aman, sehat, dan halal bagi masyarakat. Kami ingin ekosistem halal di Bolaang Mongondow Selatan tumbuh kuat dari hulu hingga hilir, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah,” ujar Iskandar.
Ia mengungkapkan, Bolsel saat ini telah memiliki empat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan 20 Rumah Pemotongan Unggas (RPU). Namun, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga Juru Sembelih Halal (Juleha) tersertifikasi yang baru berjumlah empat orang, masih menjadi tantangan utama.
Untuk itu, Pemkab Bolsel berkomitmen memperluas sertifikasi Juleha melalui kerja sama dengan Kementerian Agama dan mitra strategis lainnya. Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat industri halal daerah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Pemprov Sulut dan 15 kabupaten/kota bersama Bank SulutGo. Selain itu, ditandatangani pula MoU dukungan program KDEKS berupa sertifikasi halal RPU di Bolsel.
Sementara itu, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan bahwa pembangunan di Sulut berfokus pada prinsip kesetaraan dan pemerataan. Ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut saat ini mencapai sekitar 76,3 persen dengan tren yang semakin berimbang antar daerah, termasuk Bolsel yang meningkat dari 69 menjadi 70,3 persen.
“Capaian ini menunjukkan progres yang patut kita syukuri dan terus kita dorong. Daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan, seperti Bolsel, akan menjadi prioritas dalam penguatan program-program Pemprov Sulut,” kata Yulius.
Turut mendampingi Bupati Iskandar dalam agenda tersebut, jajaran tim TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (Sudarto Manoppo)
Discussion about this post