BOLMONG– Ratusan petani dari empat desa se-Kecamatan Lolak, Rabu (7/11/2018), melakukan demo di depan kantor Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong).
Para pendemo meminta pemerintah memperhatikan lahan garapan sebagai mata pencaharian mereka yang saat ini dikuasai PT Anugerah Sulawesi Indah (PT ASI).
“Kami ini sudah tidak punya lahan lagi, lahan kami dirampas. Jika seperti ini sebaiknya kami mati saja. Bupati tolong lihat kami,” kata salah seorang demonstran.
Para petani ini melakukan protes atas sikap PT ASI menanam sawit di lahan produktif yang terletak di Desa Lolak II, Kecamatan Lolak. Sebab belakangan, lahan yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) tersebut, diketahui akan beralih fungsi menjadi lahan pertanian kelapa sawit.
Aksi itu mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian. Para demonstran ini pun langsung disambut Asisten I Setda Bolmong, Buang Derek Panambunan di ruang kerjanya, untuk mediasi bersama Ketua Komisi I DPRD Bolmong, Yusra Alhabsyi serta pihak perusahaan.
Pada mediasi itu, Franly Beret salah satu perwakilan para demonstran mengatakan, dengan semena-mena pihak perusahaan menebang tanaman milik para petani.
“Perusahaan sudah melakukan aktivitas penebangan senin dan selasa lalu. Padahal sebelumnya sudah ada keputusan bersama, dimana warga mendapatkan seribu hektare dari lahan yang saat ini dikelola perusahaan. Juga pihak perusahaan mengajak perwakilan warga melakukan studi banding di beberapa daerah yang ada tanaman kelapa sawit, sehingga segala aktifitas belum dapat dilakukan, baik dari perusahaan dan petani setempat,” katanya.
Disisi lain, Suyono, mewakili pihak perusahaan menjelaskan, mestinya para petani bekerjasama dengan pihak perusahaan.
“Kami sangat senang jika warga mau berbaur. Sebelumnya kami telah melakukan kajian hukum untuk kegiatan perusahaan. Memang di lokasi perusahaan ada beberapa masyarakat yang sudah melakulan penanaman tapi belum kami sentuh. Kami tunggu panen dulu baru kami akan sentuh, yang disentuh saat ini adalah lahan yang tidak ditanami warga. Kami akan membuat blok perkebunan para petani agar bisa tertib,” ujarnya.
Asisten I Setda Bolmong, Buang Derek Panambunan, pada jalannya mediasi menjelaskan, akan meninjau kembali permintaan dari para petani.
“Tentunya kami masih akan mengkaji permintaan masyarakat, dapat diakomodir atau tidak. Jangan sampai permintaan ini bertentangan dengan aturan,” terangnya.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Bolmong Yusra Alhabsyi berujar jika pihak pemerintah wajib mencari titik terang dari persoalan ini.
“Harusnya diundang semua pihak untuk disosialisasikan hasil kajian pemerintah seperti apa. Jika ada yang keberatan silahkan ditempuh dengan jalur yang sesuai. Supaya tidak ada masalah,” ujarnya.
Diketahui, solusi dari mediasi tersebut ditandai dengan ditandatanganinya sejumlah poin kesepakatan oleh kedua belah pihak. (len)
Berikut 3 poin hasil mediasi.
- 1. Pihak perusahaan menyetujui untuk menghentikan aktifitas perusahaan selama tujuh hari sejak kesepakatan ditandatangani.
- 2. Pihak perusahaan menghentikan penebangan dan membersihkan sisa tebangan pohon sawit.
- 3. pihak perusahaan dan petani diberikan waktu tujuh hari untuk melakukan negosiasi.
