BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang dipimpin Bupati Iskandar Kamaru SPt bersama Wakil bupati(Wabup) Dedi Abdul Hamid, kembali menorehkan prestasi.
Dari hasil permeriksaan rekomendasi tindak lanjut Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) RI Region Sulut, Bolsel berhasil menduduki peringkat 1 dengan hasil capaian, 84,97 persen mengungguli Kota Bitung, Kota Kotamobagu, dan 13 kabupaten/kota lainnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bolsel, Marzanzius Arvan Ohy SSTP, mewakili Bupati Iskandar Kamaru SPt dan Wakil Bupati (Wabup) Deddy Abdul Hamid, di Kantor BPK RI, Manado, Jumat(05/7/2019) mengatakan, berbagai capaian yang diraih oleh pemerintah daerah merupakan hasil kerja keras dan kerja tim yang solid.
Semua Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah berpartisipasi dalam pemantauan penyelesaian kerugian daerah semester I pada Pemerintah Provinsi (Pemprov), kabupaten/kota se-Sulut.
“Alhamdulilah Puji Tuhan, ini hasil memuaskan. Ini merupakan hadiah yang sangat berharga menjelang perayaan HUT (Hari Ulang Tahun) Kabupaten Bolsel, yang tinggal menghitung hari lagi,” kata Arvan.
Dia juga menyampaikan apresiasi atas solidnya tim Bolsel.
“Terima kasih kepada seluruh pimpinan OPD yang sudah berpartisipasi, sehingga Pemkab Bolsel mendapat ranking satu dengan nilai 84,97 persen,” ungkapnya.
Plt Kepala BPK RI perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan pemantauan merupakan bagian tidak terpisahkan dari rangkaian proses pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara oleh BPK.
“Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memantau sejauh mana rekomendasi hasil pemeriksaan BPK perwakilan Sulut, sudah ditindak lanjuti oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota se-Sulutsampai dengan semester I Tahun 2019 ini,” ujar Muliaman.
Melalui kegiatan itu juga, BPK mengharapkan Pemprov Sulut, kabupaten/kota se-Sulut, agar kedepan akan lebih meningkatkan upaya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Khususnya tindaklanjut atas rekomendasi-rekomendasi yang mengandung unsur penyetoran ke Kas Daerah.
“Kami berharap hasil pemeriksaan BPK ini tidak hanya dilakukan saat pembahasan dan pemantauan tindak lanjut seperti ini, namun diharapkan adanya pembahasan setiap saat dan BPK perwakilan Sulut membuka pintu berdiskusi terkait dengan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dan semoga ini akan berpengaruh terhadap tata kelolah keuangan daerah yang semakin membaik,” tukas Tangga. (ahr)
