BOLMONG – Setelah melalui pembahasan yang alot, bersama eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, akan melaksanakan rapat paripurna Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) dalam pekan ini.
Menurut anggota DPRD Fraksi Golkar, Marten Tangkere, pelaksanaan tinggal dikoordinasikan dengan pimpinan. “Pembahasan sudah kita lakukan, tinggal konsultasi ke pimpinan soal waktu paripurna, yang jelas dalam pekan ini,” kata Marten.
Tak hanya itu, untuk Ranperda PPMHA (Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat) di Bolmong, juga tinggal beberapa tahapan lagi kemudian ditetapkan. “Mungkin masih dilakukan seminar, karena terkait ranperda PPMHA, butuh kajian yang komprehensif dari semua pemangku kepentingan, termasuk yang berkaitan dengan adat Mongondow,” jelasnya.
Sementara itu, Aktifis HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Bolaang Mongondow Raya, Sutrisno Tola berharap, DPRD dapat menuntaskan Ranperda inisiatif tentang PPMHA agar dapat menjadi Perda.
Apalagi kata Sutrisno, ranperda tersebut masih tahun 2014. “Sejak dari tahun 2014 ranperda tersebut tak dituntaskan. Padahal itu menyangkut adat Bolmong. Seharusnya produk ranperda ini mendesak dituntaskan agar menjadi Perda,” kata Sutrisno.
Sebelumnya, Ketua AMANBOM (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bolaang Mongondow) Jemmy Lantong, juga berharap ranperda PPMHA diselesaikan. “Itu adalah hutang bagi masyarakat adat di Bolmong. Sejak tahun 2014 kami menyerahkan referensi tentang penyusunan ranperda itu kepada DPRD. Semoga ini bisa di sahkan dalam tahun ini juga,” tandasnya. (ahr)
