KRONIK TOTABUAN – Semua lini harus menyamakan persepsi dalam pengawasan jumlah atau kuantitas logistik Pemilu karena pada tahapan ini rawan terjadi pelanggaran kata akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr Jericho Pombengi.
Pombengi menekankan hal itu saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Pengawasa Partisipatif Bersama Media dan Masyarakat pada Tahapan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, di Swissbel Hotel Maleosan, Senin, 18Desember 2023.
“Penting bagi penyelenggara untuk menyamakan persepsi menyangkut kuantitas logistik ini, sebab pada titik ini ada potensi pelanggaran dan harus kita awasi bersama,” kata Jericho.
Jericho menerangkan jika bicara jumlah maka harus linear dengan kebutuhan. Dimana data-data pemilih juga menjadi faktor penting dalam penghitungan kuantitas logistik, sehingga butuh kesepahaman antara sesama penyelenggara Pemilu.
Jericho kembali mengatakan bahwa keterlambatan waktu pengadaan hingga tujuan pendistribusian logistik yang tidak tepat berpotensi menimbulkan kerawanan. Kedua persoalan itu terhubung dengan teknis, geografis dan kondisi cuaca saat penyaluran ke kabupaten/kota.
Maka dirinya menerangkan tidak heran bila pendistribusian logistik Pemilu khususnya di Sulawesi Utara sangatlah rentan di tiga daerah kepulauan yakni Sangihe, Talaud dan Sitaro. Lanjut Pombengi, ini perlu ekstra waktu agar distribusi tidak dilakukan terburu-buru.
“Memang daerah kepulauan sangat rentan soal waktu pengadaan logistik yang terlambat, masalah geografis, cuaca dan teknis,”kata dia.
Terkait pengawasan distribusi logistik, Jericho percaya media massa memainkan peran krusial. Apalagi menurut dia, media arus utama jelas beda dengan media sosial. Media massa punya prinsip check and balance untuk menjaga akurasi informasi. Sementara isu di media sosial cenderung bergulir liar.
“Supaya informasi terkait pengawasan bisa terang di masyarakat maka peran media dibutuhkan, sehingga dalam pengawasan distribusi logistik Pemilu sekiranya menjadi kerja kolaborasi antara Bawaslu, media dan masyarakat,” jelasnya.(Rto)
