KOTAMOBAGU – Pemkot melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu, melakukan koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengisian jabatan pelaksana tugas (Plt), di Dinas Kesehatan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
“Kita masih mengajukan usulan terlebih dahulu sambil menunggu persetujuan. Semoga dalam waktu dekat ini proses usulan tersebut secepatnya ada jawaban dari Kemendagri,” kata Sahaya saat menghubungi Kronik Totabuan, Kamis (11/1/2018).
Sahaya menjelaskan, meski ada larangan terkait roling jabatan enam bulan jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), tetapi roling diperbolehkan jika ada persetujuan dari Kemendagri.
“Apalagi ada jabatan yang kosong, tidak akan mungkin tidak diisi. Demi kelancaran penyelenggaran kegiatan dan program pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat, mengharuskan ada pejabat di SKPD yang kosong,” jelas Sahaya.
Diketahui, kepala daerah yang maju di Pilkada 2018 dilarang melakukan mutasi pejabat dibawahnya.
Hal ini berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 2, seorang Gubernur, Bupati dan Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan izin tertulis dari menteri. Dimana, untuk pelantikan eselon II itu boleh dilakukan kalau sudah mendapat izin tertulis dari Mendagri. Begitu pula kalau melantik eselon I harus izin tertulis dari Presiden. (rza)
