KOTAMOBAGU– 15 desa di Kotamobagu mengelola anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari Dana Desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Selain diperuntukkan pada pembangunan, pemerintah desa diperbolehkan menyertakan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Penyertaan modal bisa dari dana desa, bisa juga dari ADD. Tergantung dari kesepakatan bersama lewat rapat oleh pemerintah desa dan pengelola BUMDes. Kemudian untuk penyertoaan modalnya bisa Rp100 juta, Rp200 juta, Rp500 juta, bahkan lebih. Yang penting ada usaha yang dikelola dan atas persetujuan bersama,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kotamobagu, Teddy Makalalag, Jumat (20/7/2018).
Menurutnya, masih ada 1 dari 15 desa yang belum memiliki BUMDes, yakni Desa Moyag Tampoan. Sedangkan 14 desa lainnya sudah ada dan mulai jalan sejak awal tahun 2018 dan telah menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Menurutnya, setiap desa akan mendapatkan PADes dari hasil pengelolaan BUMDes.
“Desa sudah ada pendapatan sendiri, tapi untuk tahun ini belum diketahui berapa pendapatan tiap desa karena masih sedang berjalan. Nanti pada akhir tahun baru diakumulasi total pendapatan, kemudian itu dilaporkan sebagai pertanggungjawaban,” katanya.
BUMDes tiap desa rata-rata mengakomodir produk Usaha Kecil Menengah (UKM) serta potensi unggulan di desa masing-masing. Ada yang mengembangkan bisnis ayam potong, pertamini, gas LPG, studio foto, cafe, sewa jasa, percetakan dan lainnya. (ger)
