BOLTIM– Kondisi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memprihatinkan. Sekolah tersebut butuh perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Mulai dari infrastruktur, sumber daya tenaga pendidik, hingga kesejahteraan tenaga pendidik non Aparatur Sipil Negara (ASN), betul-betul memprihatinkan.
SMK Negeri yang didirikan sejak 2015 lalu ini, sekarang sudah memiliki 60 siswa.
Di sekolah ini, hanya terdapat satu guru berstatus ASN yang juga merangkap kepala sekolah. Untuk membantu menjalankan kegiatan belajar mengajar, kepala sekolah dibantu delapan guru honorer.
Mohamad Labando, salah satu guru honorer di SMK Negeri Matabulu kepada Kronik Totabuan mengatakan, tantangan menjadi guru di sekolah ini sangatlah berat.
Apalagi mereka tidak mendapatkan gaji hingga berbulan-bulan.
“Kami guru honorer mengajar ikhlas saja, tanpa digaji. Meskipun sesekali ada orang tua wali murid yang dengan ikhlas menyisihkan sebagian rezekinya untuk kami,” ungkapnya, Jumat (28/9/2018).
Ia juga mengatakan, sekola tempatnya mengabdi sangat membutuhkan perhatian Pemerintah Provinsi Sulut.
“Semua yang ada di sini jauh dari layak. Tapi demi anak didik, kami ikhlas mengabdi. Semoga ke depan ada perhatian dari pemerintah,” ucapnya.
Selain kekurangan guru ASN dan honorer yang tidak digaji, yang lebih memprihatinkan di sekolah ini adalah bangunan kantornya yang jauh dari kata layak untuk sebuah kantor.
Hanya terbuat dari papan beratap daun rumbia, kantor SMK Negeri Matabulu ini tak lebih dari sebuah bangunan darurat.
Kepala Sekola SMK Negeri Matabulu, Jhon Maalua mengatakan, sekolah yang dia pimpin memang serba kekurangan dan betul-betul memprihatinkan.
“Sampai saat ini guru-guru honorer yang mengajar hanya suka rela. Mereka belum mendapatkan gaji. Mereka hanya mendapatkan sumbangan suka rela dari orang tua siswa yang mampu,” ujar Jhon.
“Kami sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Supaya lebih maksimal lagi, saya berharap delapan guru honorer di sini bisa diloloskan menjadi tenaga harian lepas (THL) atau tenaga kontrak provinsi. Itu dulu harapan kami sekarang,” katanya. (irm)
