KRONIK TOTABUAN – Penjabat Bupati Bolmong, Limi Mokodompit, pimpin rapat monitoring evaluasi (Monev) penyelenggaraan APBD, Rabu (7/6/2023), bertempat di Aula pertemuan, lantai II, Kantor Bupati, Kecamatan Lolak.
Monev penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, dihadiri oleh seluruh Kepala perangkat daerah, pelaksana kegiatan dan bendahara, se-Bolmong.
Pada rapat evaluasi tersebut, beberapa perangkat daerah melaporkan realisasi di instansinya masing-masing di depan Bupati Limi.
Salah satu yang mendapat sorotan yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dimana realisasi APBD-nya berada di peringkat paling bawah.
Hal itu dikarenakan realisasi APBD per triwulan I dan II, baru mencapai 6,18 persen, dari Pagu anggaran Rp. 71.842.172.623 dan realisasinya baru Rp. 4.437.391.284.
Menurut Plt Kepala Dinas PUPR Bolmong, Veddy Mokoginta, terjadinya keterlambatan realisasi diakibatkan karena, Dinas PUPR terlambat mengajukan proses permintaan tender atau lelang ke ULP.
“Ini dikarenakan terjadi pergeseran pada DAU mandatori di Badan Keuangan Daerah,” ungkap Veddy.
Namun, di kondisi saat ini kata Veddy, realisasi dari dinas PUPR pengerjaan Talud, dengan nilai Rp1,7 Milliar, sudah pada proses lelang. Jalan, 11 paket dengan nilai Rp. 40 Milliar lebih, sudah pada proses pra kontrak.
Selanjutnya pengerjaan sanitasi dengan 10 paket pekerjaan yang dilaksanakan lewat swakelola Desa dengan nilai total Rp 2 miliar rupiah, sudah melakukan pencairan tahap satu atau 30 persen. Dan pekerjaan fisik rata-rata diatas 20 persen.
“Akan tetapi ada 1 paket pengerjaan dengan total nilai 10 Milliar, terjadi gagal lelang dan itu sudah dua kali,” ungkapnya.
Menyangkut akan hal itu, Kabag ULP Bolmong, Nixon Gopay, pun langsung memberikan klarifikasi terkait 1 paket gagal lelang.
Menurutnya, dari beberapa paket yang kami lakukan proses tender, tinggal tersisa tiga paket yang saat ini dalam tahap evaluasi.
“Dari ketiganya, ada 1 paket yang gagal lelang, karena tidak ada pihak penyedia yang menyampaikan penawaran yang memenuhi syarat, sempat ada 1 yang masuk namun upload jaminan penawaran itu terjadi kesalahan oleh penyedia, baik dari nilai jaminan maupun paket,” terang Nixon Gopay saat dihubungi via telepon, Kamis (8/6/2023)
Kendati begitu, kata Gopay, realisasi progres PUPR sebenarnya terendah tapi sebetulnya Dinas inilah yang akan menjadi terdepan karena paket-paket besar sudah selesai tender.
“Karena tinggal dua yang sedang dievaluasi, tinggal satu paket pekerjaan jalan dengan nominal 10 Miliar itu yang kita akan upload kembali,” jelasnya.
Pihak ULP pun akan mentender ulang paket tersebut, karena saat diupload pertama ada 4 perusahan yang menyampaikan penawaran namun tidak memenuhi syarat.
“Selanjutnya setelah di proses tender kedua, ada satu perusahaan yang masuk, namun ada beberapa dokumen yang tidak disampaikan juga, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat,” ujarnya.
Jadi kata Kabag ULP, walaupun hasil evaluasi Dinas PUPR saat ini berada di peringkat terbawah, tetapi kedepan, Dinas inilah yang bakal jadi terdepan dalam realisasi APBD-nya.
“Karena paket mereka itu hampir rampung, dan rata-rata sedang dalam proses kontrak,” tandas Kabag ULP Bolmong. (Falen)
