Oleh: Ali Kobandaha
Menjadi Kepala Daerah bukan hal yang mudah. Selain membutuhkan perjuangan, juga diperlukan kesabaran tinggi, apalagi dalam hal merealisasikan program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Tak terkecuali jika ada kritikan dalam kebijakan yang dilaksanakan, itu pun harus diterima dengan jiwa besar sebagai seorang pemimpin.
Saya meyakini, bahwa setiap pemimpin daerah, selalu ingin mempersembahkan karya terbaik saat mengemban amanah yang diberikan rakyat melalui hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan waktu pengabdian selama 5 tahun atau 60 bulan.
Saat mengucapkan sumpah dan ikrar pelantikan, rakyat selalu ada dalam benak dan pikiran para pemimpin daerah. Dan itu hal yang pasti. Apalagi, dalam konteks pemerintahan, teori sosial akan selalu bersinggungan dengan kebijakan untuk tujuan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, sebagaimana niat dan harapan sang pemimpin.
Akan halnya Kabupaten Bolaang Mongondow, daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang kini dipimpin, Bupati Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk STh MM.
Sejak mereka dilantik pada 22 Mei 2017, komitmen merealisasikan program visi dan misi saat Pilkada 2017 lalu, sangat kuat dan terus direalisasikan, masyarakat mulai menikmati hasil karya dan perjuangan Bupati bersama Wakil demi menuju Bolmong Hebat.
Dari sisi penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), kebijakan yang diambil adalah pemberian sangsi tegas, dengan menerapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi sedikitnya 9 orang ASN yang memenuhi unsur pelanggaran disiplin berat.
Kemudian pada segi infrastruktur, program yang menurut saya dapat diunggulkan adalah pelebaran jalan Nasional, menjadikan kawasan Labuan Uki sebagai gerbang arus barang di Bolaang Mongondow Raya dan pembangunan Bandar Udara (Bandara) di Ibu Kota Kabupaten, yakni Lolak. Ini semua sedang berproses dan akan dilaksanakan secara bertahap.
Dari segi pendidikan gratis untuk SD, SMP, dan SMA sudah terealisasi dengan dimulainya pembagian seragam dan perlengkapan sekolah. Sedangkan beasiswa untuk mahasiswa melalui program anak asuh pemerintah daerah dan kerjasama dengan perguruan tinggi ternama di Indonesia, juga dapat dipastikan sedang diupayakan Pemkab Bolmong.
Meski demikian, perjalanan pemerintahan di Bolmong saat ini, masih menyisahkan beberapa program yang patut untuk saya sampaikan dalam catatan ini, sebagai pengingat. Diantaranya, program stabilisasi harga komoditi pertanian dan perkebunan, program pencetakan sawah baru serta penambahan tenaga medis. Satu lagi, yakni soal adanya rencana pembagian semen gratis produksi pertama PT Conch Nort Sulawesi Cemen kepada warga.
Ada juga soal pembangunan kantor Pemkab yang baru, dengan total anggaran Rp70 miliar bersumber dari Corporate Social Responsibility PT CNSC. Gambar kantor ini telah dibuat oleh 2 orang ASN, dengan panjang bangunan diperkirakan mencapai 110 meter. Jika anggaran sebesar ini dapat dialihkan untuk pembangunan rumah warga miskin yang ada di 200 desa, dengan melihat warga paling berhak mendapatkan bantuan, ini juga akan sangat membantu dalam mendorong percepatan pembangunan rumah layak huni, selain dari program RTLH dan BSPS.
Ada 6 poin yang memaparkan tentang program dalam visi dan misi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk STh MM. Yakni pemerintahan yang bersih dan tertata laksana, berdaya saing dibidang ekonomi, berdaya saing dibidang pertanian, perikanan dan perkebunan, berdaya saing dibidang infrastruktur, berdaya saing dibidang pendidikan dan berdaya saing dibidang kesehatan. Semua ini membutuhkan segala sumber daya, waktu, komitmen kuat, dan tenaga untuk mewujudkanya.
Tak hanya itu saja, saya masih ingat, persis hari ketiga setelah dilantik, Bupati Yasti dan Wakil Bupati bersama jajaran, melakukan pengukuran jalan untuk pelebaran dengan panjang sisi kiri dan kanan sepanjang 15 meter. Rencana pelebaran akan dimulai dari Kaiya Kelurahan Inobonto sampai di Labuan Uki. Ini juga masih menunggu apakah akan terealisasi akhir tahun ini.
Hal lainya adalah, soal rencana Bupati untuk berkantor di tiap Desa yang ada di Bolmong. Mungkin untuk yang satu ini, Bupati perlu menyeimbangkan agenda perjalanan dinas keluar daerah dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan berkantor di desa. Wacana ini sudah pernah disampaikan sejak Desember 2017, saat itu diproyeksikan ini akan berjalan 2018. Tapi, belum juga terealisasi. (*)
