BOLMONG– Sekretaris Daerah (Sekda) Bolaang Mongondow (Bolmong) Tahlis Gallang membuka sosialisasi pencegahan kekerasan dalm rumah tangga (KDRT) sejak dini, bertempat di lantai dua kantor bupati, Desa Lalow, Kecamatan Lolak, (19/11/2020).
Turut hadir dalam kegiatan itu, Deputi Bidang Perlingungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) Prof. dr Vennetia Rykerens Danes, Sekretaris Daerah Kabupaten Bolmong Selatan Arfan Ohy, Kepala DPPPA Bolsel Suhartini Damo, dan Kepala DPPPA Bolmong Farida Mooduto.
Sekda Tahlis mewakili Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan, Kabupaten Bolmong merupakan daerah yang memiliki luas wilayah terbesar di Sulut dengan 200 desa dan 2 kelurahan yang tersebar di 15 Kecamatan.
“Kendati luas wilayah besar, namun penduduk kita masih sedikit. Sehingga memerlukan energi ekstra, terutama untuk mengawal hak- hak perempuan khususnya di dua daerah ini Bolmong dan Bolsel. Karena itu kami sangat bersyukur sekali atas kedatangan Deputi Bidang Perlingungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bolmong,” ujar Tahlis.
Tahlis juga mengapresiasi kinerja kepala DPPPA Bolmong karena sangat intens mengawal persoalan yang menyangkut perlindungan perempuan dan anak.
“Tak dipungkiri beberapa tahun terakhir ini cukup banyak kasus yang terjadi yang masuk kategori KDRT, dibandingkan dengan empat atau lima tahun yang lalu. Namun, ini bukan berarti ada peningkatan kasus, melainkan mulai timbulnya keberanian dari masyarakat untuk melaporkan. kemungkinan zaman dahulu itu kalau ada yang melapor kasus KDRT dipikir bisa menimbulkan aib keluarga namun belakangan berkat banyaknya sosialisasi seperti ini masyarakat sudah tidak malu lagi melapor,” jelas Tahlis.
Sekda Tahlis juga mengakui dari semua kasus yang diterima, paling banyak kasus pelecehan seksual.
“Dari 3 kategori KDRT, yang paling menonjol kalausnya di Bolmong yakni pelecehan seksual. Selama ini kami sangat perhatian sekali dengan kasus seperti ini. Saya sudah tekankan ke kadis harus diusut secara tuntas, bahkan belum lama ini ada ASN yang berbuat demikian, langsung kita pecat,” ujar Tahlis.
Tahlis pun meminta kepada peserta sosialisasi dari Bolmong maupun peserta dari Bolsel agar memperhatikan betul apa yang disampaikan oleh para pemateri serta mengaplikasikan dengan baik ke masyarakat luas.
Terpisah, Deputi Bidang Perlingungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Vennetia R Danes mengatakan, tujuan kedatangan rombongan kementerian yakni melakukan sosialisasi terkait KDRT, perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan, sosialisasi terkait rumah perlindungan perempuan dan anak, juga membawa bantuan kebutuhan khusus spesifik anak dan perempuan.
“Kami berharap semoga bantuan ini akan berguna dengan masyarakat penerima langsung. Selain itu sosialisasi ini juga kita harap bisa sampai betul kepada para peserta, agar setelah keluar nanti mereka bisa membawa pesan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada rekan maupun saudara, sehingga daerah ini ke depan semakin maju dengan angka KDRT menurun,” ujarnya.
Efek dari work from home (WFH), ia mengakui kecenderungan angka KDRT bisa naik. Dari data yang didapat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat secara akumulatif, namun pertambahan kasus per harinya melambat.
“Itu artinya, walaupun ada orang mengalami tindak KDRT tetapi kesanggupan dia melapor terhambat. Misalnya akses transportasi terbatas, atau belum bisa menggunakan gadget karena sistem pelaporan sudah online sehingga sulit bagi dinas mendapat data pelaporan. Makanya kami lebih menekankan ke dinas-dinas agar menjemput bola semisal menghimbau ke setiap wilayah agar terus mensosialisasikan agar berani melapor jika terjadi tindak kekerasan,” tutupnya. (len)
