Pj. Walikota Kotamobagu Ingatkan Masyarakat Wajib Miliki Dokumen Kependudukan
KRONIK TOTABUAN, Kotamobagu – Pj Wali Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta, menegaskan betapa pentingnya setiap warga negara memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid.
Dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan akta pernikahan adalah elemen vital yang bukan hanya sekedar formalitas, namun juga kunci bagi warga untuk mendapatkan akses terhadap berbagai layanan yang disediakan pemerintah.
Dokumen-dokumen ini memberikan kepastian identitas serta status hukum bagi setiap pemiliknya. Dengan memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, warga bisa mendapatkan perlindungan hukum, hak atas pendidikan, akses ke layanan kesehatan, hingga kemudahan dalam memperoleh bantuan sosial dari pemerintah.
Abdullah Mokoginta menekankan bahwa dokumen kependudukan tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai programnya.
Apalagi inovasi Pak Capil Keliling yang dikembangkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kotamobagu, belum lama ini dilaunching, diharapkan bisa memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.
“Program ini (Pak Capil Keliling) bertujuan untuk mendekatkan layanan pengurusan dokumen kependudukan langsung ke tengah masyarakat, sehingga mereka tidak perlu repot datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),” kata Abdullah saat melaunching inovasi tersebut.
Lebih lanjut Abdullah menjelaskan, jika inovasi “Pak Capil Keliling” ini merupakan salah satu upaya Pemkot Kotamobagu dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
“Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengurus dokumen-dokumen kependudukan yang mereka butuhkan tanpa biaya alias gratis,” ujarnya.
Abdullah Mokoginta menjelaskan bahwa program ini sudah mulai dilakukan uji coba pelaksanaannya, dan hasilnya cukup memuaskan.
“Dengan mendekatkan layanan ke masyarakat, Pemkot Kotamobagu tidak hanya ingin mempermudah proses pengurusan dokumen, tetapi juga ingin memastikan bahwa target capaian administrasi nasional dapat terpenuhi dengan baik. Maka diharapkan agar instansi terkait intens mensosialisasikan program ini ke masyarakat,” pungkasnya.(Reto)
