KOTAMOBAGU– Sekira 1.800 warga kurang mampu di Kotamobagu yang setiap bulannya menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) tidak lagi mendapat bantuan itu mulai Juni ini.
Penyebabnya karena rekening yang dipegang oleh 1.800 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah dinonaktifkan.
Ketua Komisi III DPRD Kotamobagu, Royke Kasenda, menerima banyak keluhan masyarakat soal itu.
Royke meminta Pemkot Kotamobagu melalui Dinas Sosial (Dinsos) segera membantu mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dialami 1.800 KPM tersebut.
Apalagi, kata Royke, di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, bantuan seperti BPNT tersebut sangat dibutuhkan oleh KPM.
“Dinsos Kotamobagu kami minta segera cek permasalahannya dan follow up penyelesaiannya agar rekening KPM itu bisa aktif lagi,” ujar politisi PDI Perjuangan ini, Rabu (10/6/2020).
Royke juga meminta selama rekening para KPM belum diaktifkan, Pemkot Kotamobagu memberikan bantuan penanggulangan dampak Covid-19.
“1.800 KPM ini warga kurang mampu. Mereka tidak mendapat bantuan lain dari pemerintah karena terdaftar penerima BPNT. Nah, sekarang ada masalah mereka tidak menerima BPNT mulai Juni ini. Ini harus jadi perhatian Pemkot Kotamobagu apalagi anggaran yang ada untuk penanggulangan dampak Covid-19 sangat besar,” katanya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Roi Paputungan, membenarkan 1.800 rekening KPM BPNT di Kotamobagu dinonaktifkan.
Setelah berkoordinasi dengan Kemensos, penyebab dinonaktifkan ribuan rekening itu karena ada masalah ketidakpadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Ada beberapa masalah tapi dominannya karena NIK tidak sepadan. Kementerian sudah meminta kami untuk memperbaiki dan memverifikasi lagi, kemudian diusulkan lagi,” kata Paputungan.
Terkait dengan bantuan untuk para KPM selama rekening mereka belum aktif, dia menyebut masih menunggu arahan pimpinan.
“Kalau bisa ya bulan Juli bisa dicover dengan bantuan yang ada di Pemkot,” pungkasnya. (nza)
