BOLMONG– 30 anggota DPRD Bolmong terancam tidak menerima gaji selama enam bulan. Penyebabnya, APBD 2018 yang telah diparipurnakan beberapa waktu ternyata belum ditandatangani Ketua DPRD Welty Komaling sehingga dikembalikan Pemprov Sulut atau ditolak untuk dievaluasi.
“Hanya dua wakil ketua yakni Pak Kamran Muchtar dan Kadir Mangkat yang sudah tanda tangan,” ujar sumber resmi, Rabu (29/11/2017).
Sekertaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Galang saat dikonfirmasi membenarkan itu. Tahlis mengatakan, akan ada sanksi jika penetapan APBD sudah tanggal 30 November 2017 besok.
“Kalau keterlambatan itu dari legislatif maka yang mendapat sanksi adalah legislatif. Kalau keterlambatan dari eksekutif maka yang mendapat sanksi adalah eksekutif. Kalau keterlambatan karena keduanya (legislatif dan eksekutif) maka keduanya mendapat sanksi,” tegas Tahlis.
Namun Tahlis meyakini APBD 2018 akan ditandatangani oleh Ketua DPRD sebelum 30 November 2017. “Informasi dari secretariat DPRD, APBD segera ditandatangani oleh ketua,” kata Tahlis.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Bolmong Kamran Muchtar mengatakan, pembahasan APBD 2018 berjalan normal dan ideal. “Hanya saja kita terbiasa dengan pola lama. Kalau tiba-tiba ada pikiran bahwa pembahasan kita masuk di pertengahan, itu tidak mungkin. Kan sudah sejak jauh hari,” ujar Kamran.
Dia pun menyarankan agar di tahun mendatang semua anggota DPRD dapat berperan aktif dalam proses pembahasan pada awal tahun.
“Mulai berikut, pada bulan Januari pokok-pokok pikiran DPRD terkait dengan kepentingan rakyat sudah harus dikoordinasikan dengan eksekutif. Apalagi RKPD pada Maret sudah ada,” kata Kamran.
Wakil Ketua DPRD Abdul Kadir Mangkat menambahhkan, pembahasan APBD 2018 hingga ditetapkan berjalan dengan baik. “Saya ikuti betul dan tidak ada kejanggalan dalam pembahasan APBD 2018. Apalagi sudah menggunakan aplikasi e-planning yang terkoneksi langsung dengan Bapenas,” kata Mangkat.
Sementara itu, Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, belum berhasil dikonfirmasi terkait dengan dokumen APBD yang belum dia tandatangani. Dihubungi melalui nomor telepon 08135609XXXX dalam keadaan tak aktif. (ahr)
