BOLMONG– Pemkab Bolmong segera menarik 38 unit mobil dinas (Mobnas) yang dipinjampakaikan kepada DPRD Bolmong. Penarikan dilakukan karena DPRD Bolmong akan menerima tunjangan transportasi dan perumahan sebagaimana diatur PP Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Sekda Bolmong Tahlis Gallang menegaskan, anggota DPRD harus memilih antara tunjangan transportasi atau pinjam pakai kendaraan dinas.
“Mereka (DPRD) harus memilih salah satu saja. Kendaraan operasional atau tunjangan transportasi,” kata Tahlis, Rabu (13/9).
Penarikan mobil dinas dari anggota DPRD akan dilakukan dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya penertiban aset. Sedangkan jumlah tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD, Tahlis mengatakan, angkanya tidak bisa melebihi DPRD Provinsi Sulut.
“Tidak bisa melebihi DPRD Sulut. Sama pun tidak bisa. Harus ada perbedaan dengan jumlah tunjangan provinsi,” jelasnya.
Menariknya, untuk tunjangan perumahan, anggota DPRD bisa memfungsikan rumah pribadi untuk digunakan kepentingan dinas atau pekerjaan dalam hal pelayanan pada masyarakat. “Rumah sendiri bisa dalam bentuk sewa. Ketika rumah pribadi yang digunakan, maka aktifitas di rumah itu tidak bisa dibatasi karena akan di fungsikan untuk kepentingan dinas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Tahlis.
Sekertaris DPRD Bolmong Yahya Fasa menyebut jumlah kendaraan yang ada pada anggota DPRD hanya delapn unit. “Tiga unit untuk pimpinan dan lima unit operasional alat kelengkapan dewan,” kata Tahlis.
Sementara itu, Kabag Umum Pemkab Bolmong Mansur Paputungan mengatakan, kendaraan pinjam pakai di dewan sejak tahun 2005 dan 2006 lalu tercatat ada 33 unit.
“Itu berdasarkan data yang ada di bagian umum. Ada 33 unit kendaraan pinjam pakai di DPRD,” ujar Mansur. (ahr/rab)
