KOTAMOBAGU– Walikota Kotamobagu Tatong Bara bertemu dengan sejumlah calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kotamobagu, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
“Kami minta kebijakannya pemerintah, bagaimana kami lulus mengikuti CAT ini. Karena kesalahan kami hanya ketika meng-upload. Di daerah lain aturannya jelas, satu file dibuatkan tiga PDF, sementara di kami tidak ada. Nah di situ informasinya jelas, dokumen-dokumen apa yang harus di-upload,” kata Nur Azizah, salah satu pelamar TMS, Selasa (30/10/2018).
Terkait hal itu, Wali Kota Tatong Bara menjelaskan jika pemerintah tidak bisa mengambil langkah yang salah dalam menyelesaikan persoalan tersebut. “Besar keinginan saya agar putra putri terbaik Kotamobagu dapat diluluskan semua, saya juga ketemu Menpan, untuk mempertanyakan soal umur seperti apa. Nah karena ini sistem online maka tidak bisa. Kalau memang dibolehkan oleh aturan, maka apapun saya akan lakukan,” jelas Tatong.
Lanjutnya, pemerintah mulai dari tahapan pendaftaran sudah membuka luas informasi valid terkait teknik upload dan fasilitas jaringan. “Nah sekarang begini, pemerintah lewat Kominfo dari awal sudah membuka keringanan, membantu para adik-adik untuk mengupload. Nah, kenapa yang lain bisa kemudian yang kalian tidak bisa, berarti kesalahannya ada pada proses penguploadan berkas persyaratan,” kata Tatong.
Hal yang sama juga dikatakan Sekretaris Kota Adnan Massinae. Pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan membuat pelamar bisa memenuhi syarat (MS). “Itu tidak boleh, kalau pun pemerintah mengambil kebijakan itu dan ketika dia lulus PNS, maka nomor induk pegawainya tidak akan keluar, sebab sudah terdata di BKN mana yang mengikuti CPNS yang dinyatakan MS sebenarnya. Sehingga itu tidak bisa dilakukan,” tandasnya. (tr1/vdm)
