BOLMONG– Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar dialog dengan para pemangku kepentingan, Rabu (20/11/2019).
Peserta forum pemangku kepentingan tersebut terdiri dari 10 perwakilan instansi. Di antaranya, BAPPEDA, BPMD, DP3A, Dinas Capil, Dinas Sosial, BPJS, PA, 11 Sangadi terpilih, kader dan pengurus serikat PEKKA, serta Faslap PEKKA Sulut.
Faslap PEKKA Sulut, Fitra Nurvita mengatakan, dari temuan pihaknya ada beberapa penyebab mengapa sebagian perempuan belum bisa menikmati program perlindungan sosial.
“Sistem informasi yang tertutup, seperti persyaratan yang sulit dan buruknya tatakelola pelaksanaan program di tingkat desa, hingga rendahnya akses perempuan miskin dan marjinal atas pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan,
pekerjaan layak dan eksploitasi, dokumen dokumen administrasi kewarganegaraan, yang berdampak pada yang berdampak pada sulitnya masyarakat mengakses perlindungan sosial,” kata Nurvita menjelaskan.
Melihat akan kondisi tersebut, salah satu upaya yang dilakukan PEKKA hingga saat ini dengan memfasilitasi kepemilikan dokumen kewarganegaraan tersebut seperti KK, KTP, akta kelahiran, akta perkawinan, atau nikah dan sebagainya melalui sidang pelayanan terpadu, sidang keliling dan klik PEKKA.
“Maka dengan itu, tujuan dari kegiatan forum pemangku kepentingan ini adalah untuk membangun komunikasi, dan jaringan kerjasama dengan para pemangku kepentingan,” ucapnya. (len)
