Gogagoman dan Kotobangon Masuk Daftar ‘Penunggak’ Terbesar PBB-P2 Tahun 2019

KOTAMOBAGU– Dua kelurahan di dengan tingkat populasi penduduk terbilang padat, yakni  Kelurahan Gogagoman di Kecamatan Kotamobagu Barat serta Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, ternyata masuk dalam daftar “penunggak” Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2019.

Total kelurahan dan desa yang masih memiliki piutang PBB-P2, seluruhnya ada 10 desa/kelurahan dan tersebar di tiga kecamatan.

Baca Juga:Tak Capai Target PBB, 18 Lurah di Kotamobagu Siap-siap Diganti

Berdasarkan data dari Bidang Penetapan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, terlihat bahwa piutang PBB-P2 atau tunggakan yang belum tertagih, di Gogagoman maupun Kotobangon, jumlahnya terbilang masih lumayan besar. Hampir mendekati angka Rp100 juta! (selengkapnya lihat tabel, red)

Data yang ada menunjukkan, realisasi PBB-P2 untuk Kelurahan Gogagoman hingga 31 Desember 2019, baru mencapai Rp562.204.086 dari target sebesar Rp650.651.727. Atau baru berada di kisaran 86,41 persen. Masih ada piutang sebesar Rp88.447.641 yang harus ditagih.

Akan halnya Kelurahan Kotobangon, data PBB-P2 Tahun 2019 menunjukkan bahwa aparat kelurahan ini diberi target sebesar Rp552.595.466. Sayangnya, sampai tutup buku pada 31 Desember 2019, ternyata “hanya” Rp455.931.724 yang mampu ditagih dari masyarakat. Atau hanya 82,51 persen saja.

Masih tersisa piutang hampir mencapai Rp100 juta. Tepatnya, masih ada Rp96.663.742 yang harus dikejar oleh pemerintah Kelurahan Kotobangon. Lebih memiriskan lagi, posisi Kotobangon dalam klasemen kelurahan/desa yang mampu merealisasikan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB-P2 Tahun 2019, berada di urutan kedua terbawah. Hanya satu strip di atas Desa Bungko yang menempati posisi paling rendah.

Sekda Kotamobagu, Sande Dodo, mengatakan bahwa tunggakan atau piutang PBB-P2 yang belum tertagih itu, tetap harus dikejar oleh seluruh aparat kelurahan dan desa.

Menurutnya, tunggakan PBB-P2 menjadi piutang bawaan yang harus diselesaikan oleh tiap wajib pajak.

“Kami minta kepada para sangadi dan lurah terutama di desa dan kelurahan yang masih ada tunggakan, untuk tetap dan terus melakukan penagihan di lapangan. Tetap ditagih, karena itu menjadi utang dari wajib pajak. Lebih cepat (diselesaikan) lebih baik,” tegasnya. (nza)

Rincian Realisasi PBB-P2 Kotamobagu Tahun 2019