
BOLMONG – Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, melaksanakan kegiatan FGD (Fokus group discussion) bertempat di kantor, Lolak, tahap pertama penyusunan SPKD (Strategi penanggulangan kemiskinan daerah) 2017-2022.
Sekertaris Bappeda, Renti Mokoginta mengatakan, terkait strategi ini, semua SKPD (Satuan kerja perangkat daerah) diundang dan sedapat mungkin memberikan data yang dibutuhkan. “Semua SKPD yang terkait dengan pemberantasan kemiskinan di Bolmong, diundang. Diharapkan data dan informasi dari SKPD, dapat segera dimasukan. Sehingga, tenaga ahli yang akan menyusun strategi ini, akan mendapatkan data valid,” kata Renti.
Penjabat Bupati Bolmong, Adrianus Nixon Watung melalui Asisten II Sondah Simbala mengatakan, FGD sangat penting dilakukan. “Menyambut baik kegiatan ini dan memberikan apresiasi kepada Bappeda beserta jajaranya, atas pelaksanaan agenda penting dan strategis ini,” kata Sondah saat membacakan sambutan Bupati.
Dijelaskan, penanggulangan kemiskinan merupakan amanat Undang-undang nomor 17 tahun 2007, dan rencana pembangunan Nasional tahun 2005-2025. “Ini juga dijabarkan dalam Perpres nomor 5 tahun 2010, Perpres nomor 15 tahun 2010 dan Permendagri nomor 42 tahun 2010,” jelas Sondah.
Sementara itu, Kasi Pembangunan manusia dan masyarakat, Ahmad Yunus Mokoginta dan Affandy Samad menambahkan, FGD juga bertujuan untuk terjalin koordinasi dengan semua SKPD. “FGD ini juga bertujuan agar terwujud koordinasi yang baik dengan semua SKPD untuk penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan,” kata Yunus didampingi Affandy.
Selain itu, penanggulangan kemiskinan di Bolmong, juga sejalan dengan program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut, ODSK (Operasi daerah selesaikan kemiskinan) mulai 2016-2020. (ahr)