BOLSEL, kroniktotabuan.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) resmi menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2027, Kamis (15/1/2026).
Kegiatan yang menjadi tahapan penting perencanaan pembangunan daerah tersebut dibuka langsung oleh Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru SPt, MSi di ruang rapat Berkah Kantor Bupati, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki.
Turut hadir Wakil Ketua DPRD Bolsel Ridwan Olii, Sekretaris Daerah Marzanzius Arvan Ohy SSTP, MAP, serta jajaran pimpinan perangkat daerah. Sementara unsur Forkopimda, para camat, dan peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman utama pembangunan daerah.
“RKPD Tahun 2027 nantinya akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, sekaligus instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” ujar Bupati.
Menurutnya, penyusunan RKPD harus dilakukan secara cermat, terukur, dan responsif terhadap berbagai isu strategis yang dihadapi daerah, sehingga program yang direncanakan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Bupati kemudian memaparkan sejumlah prioritas pembangunan tahun 2027 yang selaras dengan dokumen RPJMD. Di antaranya pengembangan diversifikasi dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah seperti kelapa, cengkeh, tuna, cabai rawit, dan cakalang.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan mendorong penguatan akses layanan dasar, tata kelola pemerintahan yang partisipatif, pemberdayaan UMKM, serta reformasi birokrasi melalui digitalisasi dan peningkatan efisiensi pelayanan publik.
Tak kalah penting, Bupati menekankan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia, termasuk pemanfaatan energi sebagai faktor pendukung peningkatan produktivitas dan daya saing produk daerah.
Di akhir arahannya, orang nomor satu Bolsel ini mengingatkan agar hasil konsultasi publik benar-benar dimanfaatkan sebagai bahan penyempurnaan dokumen RKPD.
“Saya menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar hasil konsultasi publik ini tidak berhenti pada formalitas semata. Forum ini harus menghasilkan rumusan kebijakan dan program yang berkualitas, terarah, dan dapat dilaksanakan secara efektif,” tegasnya.
Ia berharap melalui kegiatan tersebut dapat terhimpun berbagai masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga dokumen RKPD Tahun 2027 yang dihasilkan benar-benar inklusif, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Sudarto Manoppo)
