BOLMONG– Ketua Komisi I DPRD Bolmong Yusra Alhabsyie menuding Ketua DPRD Welty Komalimg menghambat agenda-agenda kerakyatan yang sudah dibuat komisinya. Pernyataan itu diungkapkan Yusra karena Welty tak kunjung memberi pendapat soal rencana hearing yang akan dilakukan komisi I terhadap empat kepala desa yang dilaporkan warganya.
Empat desa tersebut adalah Dulangon, Batu Merah, Desa Ambang I dan Desa Ambang II. “Ada surat masyarakat yang masuk ke DPRD soal permasalahan dana desa, tapi sampai sekarang kami belum bisa tindaklanjuti karena belum ada persetujuan ketua DPRD,” kata Yusra di kantor DPRD, Senin (2/10/2017), kemarin.
“Sebagai ketua komisi saya sangat keberatan dan menyesalkan hal ini. Kalau masyarakat datang mempertanyakan tindaklanjut Komisi I atas laporan mereka, saya akan persilakan tanyakan langsung kepada ketua DPRD,” terangnya.
Yusra menjelaskan, kepemimpinan di DPRD adalah kolektif kolegial. “Pimpinan DPRD kolektif kolegial. Dia sok-sok mengatur, dia yang harus didengar. Jangan sok bersembunyi di balik aturan,” kata Yusra.
Dalam mekanisme penentuan waktu hearing, pimpinan komisi mengajukan surat permohonan hearing kemudian ditandatangani ketua DPRD.
“Kalau ketua DPRD tidak menandatangani maka kami akan sampaikan surat ke wakil ketua. Karena di DPRD ada dua wakil ketua. Masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi, saya persilakan datang dan bertanya kepada ketua DPRD kenapa agenda hearing tidak pernah dilaksanakan. Kalau perlu kalian demo,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Bolmong Kamran Muchtar meminta Welty tidak menghambat kinerja kerakyatan. “Kalau dilihat pada tata tertib, namanya urusan kerakyatan siapa pun bisa. Kami hanya menghargai ketua saja. Jadi jangan dipersulit,” kata Kamran.
Sementara itu, Ketua DPRD Welty Komaling mengatakan, dirinya tidak pernah menghambat kinerja komisi, apalagi berkaitan dengan kepentingan rakyat.
“Saya tidak pernah menghambat. Kalau soal agenda hearing bukan hanya itu saja, sangat banyak dan bertumpuk-tumpuk surat masuk. Tapi bukan berarti hanya kemauan Yusra saja. Harus diputuskan secara bersama,” jelas Welty.
Welty menambahkan, tidak semua surat masuk ditindaklanjuti lewat hearing. “Setelah rapat dengar pendapat, ada yang cukup kita minta pemda tindaklanjuti laporan ini melalui asisten, inspektorat dan DPMD. Ada mekanismenya, pimpinan memiliki kewenangan dengan melihat kondisi yang ada. Kalau rapat kemudian hanya Yusra sendiri bagaimana, wakil ketua komisi satu saja dari fraksiPDIP tidak pernah dilibatkan dalam rapat,” tandas Welty. (ahr/vdm)
