KOTAMOBAGU– Komisi III DPRD Bolmong mengkritisi perekrutan guru kontrak SD dan SMP yang dilakukan Dinas Pendidikan karena dinilai tidak sesuai Permendikbud Nomor 39 Tahun 2009.
Dalam waktu dekat Komisi III DPRD akan melakukan hearing dengan Dinas Pendidikan.
“Banyak laporan dari guru kontrak yang masuk ke kami. Intinya akan kami identifikasi mana guru kontrak yang sesuai dengan Permendikbud dan mana yang tidak,” kata Ketua Komisi III DPRD Bolmong Masri Masenge, Selasa (17/10/2017).
Menurut Masri, sesuai persyaratan guru kontrak salah satu poin utamanya jam belajar mengajar per minggu 18 sampai 24 jam, kemudian minimal kerja dua tahun dan harus sarjana.
“Namun kenyataannya, ada yang tidak pernah tercatat sebagai honorer sudah diangkat tenaga kontrak. Ada juga yang sudah guru kontrak tetapi tidak diperpanjang. Itu masalah,” katanya. (ahr/rez)
