BOLMONG– Pemecatan ASN mantan narapidana (napi) menjadi pokok pembahasan paling panjang yang dilakukan Forum Kepegawaian Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di kantor Bupati Bolmong, Selasa (24/10/2017).
Perwakilan 12 kabupaten dan kota se-Sulut hadir. Kepala Pusat Pendidikan Masyrakat IPDN Roosye Kalangi dan mewakili Kanreg BKN Fatimah Erma Latif, hadir pada kegiatan ini.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut, Femmy Suluh menjelaskan, dasar hukum pemberhentian ASN yang pernah menjalani masa hukuman karena kasus korupsi.
“Dasar pemberhentian terdiri dari beberapa tingkatan, seperti hukuman disiplin berat kalau melakukan kejahatan dalam jabatan, atau pidana melebihi dua tahun. pidana dua tahun itu diberhentikan tidak dengan hormat,” kata Femmy.
Aturan terkait pemecatan ASN mantan napi berkaitan kasus korupsi yakni pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Dijelaskan Femmy, masa hukuman tidak dilihat lagi berapa lamanya ASN menjalani.
“Kalau itu kasus korupsi maka diberhentikan,” tegas Femmy.
Kepala BKPP Bolmong, Hamri Binol mengatakan siap menindaklanjuti penegasan kepala BKD Sulut.
“Aturannya sudah seperti itu, sudah tentu harus dilaksanakan,” katanya. (ahr)
