BOLMONG– Ketua LSM Snak Markus Bolmong Zainal Mooduto mendesak Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow mencopot Kepala Dinas Pendidikan Djafar Paputungan yang terus menutupi kejanggalan dalam rekrutmen guru kontrak daerah.
“Sampai 2017 akan berakhir, Dinas Pendidikan Bolmong tidak melakukan uji publik nama guru yang lolos sebagai tenaga kontrak daerah. Ini semakin menguatkan indikasi ada yang tidak beres di lingkungan dinas itu soal perekrutan guru kontrak daerah,” kata Mooduto, Senin (20/11/2017).
Ketua Komisi III DPRD Bolmong, Masri Daeng Masenge juga sependapat. Dia menilai ada indikasi permainan dan pungutan liar dalam proses perekrutan guru kontrak. Apalagi pengumuman kelulusan hanya lewat pesan singkat, tidak transparan.
Komisi III DPRD juga, kata Masri, sudah pernah meminta nama-nama guru kontrak yang lulus. Namun hingga kini belum juga diberikan oleh Dinas Pendidikan. Padahal anggaran tahun ini ada Rp 1,2 miliar untuk perekrutan guru kontrak.
“Prosesnya tak transparan dan menyalahi prosedur. Daftar nama yang saya minta belum ada hingga kini. Nama-nama yang lolos juga seharusnya uji publik,” jelasnya.
Kepala Dinas Djafar Paputungan saat dikonfirmasi membantah tuduhan pungli dan proses perekrutan yang improsedural. Ia mengklaim pengumuman dilakukan transparan.
“Masalah guru ini sudah tuntas, tak ada permainan apalagi pungli. Kami sudah melakukan proses sesuai prosedur. Mereka yang lolos tentu yang memenuhi persyaratan,” jelas Djafar.
Seperti diketahui, ada 210 tenaga guru kontrak yang lolos dalam seleksi tahun 2017 ini. Mereka sudah tiga triwulan menerima tunjangan sebesar Rp750 ribu per orang setiap bulan. Diduga ada beberapa nama yang lulus tapi tidak pernah menjadi honorer dan tidak sarjana. Dinas Pendidikan menyebut perekrutan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2009. (ahr)
