BOLMONG– Tiga tahun menjadi wakil rakyat, belum satupun dari 30 anggota DPRD Bolmong yang melakukan pelanggaran kode etik. Menurut Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bolmong, Thamrin Mokoginta, pihaknya belum pernah menangani masalah etik anggota.
“Kalau pelanggaran etik berat belum ada. Kalau hanya pelanggaran ringan menyangkut ketidakhadiran pada paripurna, masih biasa-biasa. Karena hanya sekali atau dua kali tidak hadir. Itu ada, tapi belum pelanggaran berat. Kecuali sudah enam kali berturut-turut baru ada teguran lisan dari BK,” ujar Thamrin, Kamis (23/11/2017).
Thamrin mengaku bersyukur karena semua rekan sesama anggota DPRD tidak ada yang melakukan pelanggaran kode etik.
“Semua aman dan terkendali,” ungkapnya.
Seperti diketahui, BK merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan kode etik DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
Anggota BK dari masing-masing fraksi dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. BK mempunyai tugas mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.
Selain itu, meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD, serta sumpah/janji. Kemudian melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
BK juga dapat menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagai bahan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD dan menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.
Tak hanya itu, BK dapat menyampaikan laporan atas keputusan badan kehormatan kepada paripurna DPRD. Dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik DPRD.
Dari segi kewenangan, BK dapat memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan. dan meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain. (ahr)
