KOTAMOBAGU– Menjelang Pemilu 2019 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kotamobagu meminta supaya semua Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap netral, tidak terlibat politik praktis, apalagi merangkap jadi Tim Sukses (Timses) Parpol, Capres, Caleg atau calon anggota DPD RI.
Komisioner Bawaslu Kotamobagu Divisi Penindakan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Mishart Manoppo, menyarankan, ASN untuk menghindari hal-hal atau kegiatan yang merugikan diri sendiri selama tahapan Pemilu berlangsung.
“Misalnya mobil ASN dipasang atribut kampanye dan mengunggah foto peserta Pemilu di media sosial. Itu tidak boleh. Karena secara terang-terangan itu sudah mengkampanyekan Parpol, Caleg atau anggota DPD RI tertentu. Itu sudah melanggar kode etik sebagai ASN, serta melanggar netralitas ASN yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ada sanksi pidana, tidak hanya sanksi kode etik ASN,” tegas Manoppo, Kamis (25/10/2018).
Mishart menyatakan, jika ada ASN Kotamobagu yang main-main dengan larangan tersebut, seperti sengaja mengkampayekan salah satu Caleg melalui gambar yang terpasang di mobil pribadi milik ASN, Bawaslu akan menindaknya.
“Tidak hanya ASN, TNI, Polri, perangkat kelurahan/desa, karyawan BUMN, BUMD, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Semua yang sumber pendapatannya dari keuangan negara dilarag,” katanya.
Ia mengimbau kepada ASN yang dengan sengaja memasang gambar dan stiker Caleg di mobil milik pribadi, agar segera mencopotnya. Sebab, yang diperbolehkan hanya mobil pribadi milik pengurus Parpol.
“Yang berhak berkampaye itu hanya pelaksana kampanye,” pungkasnya. (tr2/vdm)
