JAKARTA – Kementerian Keuangan akan menyuntikan modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penanaman modal negara (PMN). Suntikan modal ini diberikan kepada BUMN dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi virus korona (covid-19).
Kepala Badan Kebijakan FIskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah setidaknya akan memberikan dana sekitar Rp153,15 triliun kepada BUMN. Langkah ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 dalam rangka melaksanakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat Covid-19?.
“Ada PMN, terutama fokus ke BUMN yang memang terkait covid-19 atau terdampak besar terhadap hajat hidup orang banyak,” kata dia dalam video conference di Jakarta, Rabu (13/5/2020)).
Dia menjelaskan total dukungan untuk BUMN dalam rangka PEN ini mencapai Rp153,15 triliun yang terdiri dari PMN sebesar Rp25,27 triliun, pembayaran kompensasi sebesar Rp95,23 triliun, dan talangan pemerintah atau investasi dalam bentuk modal kerja sebesar Rp32,65 triliun.
Selain itu, ada juga dukungan dalam bentuk lain seperti optimalisasi BUMN, pelunasan tagihan, loss limit penjaminan, penundaan dividen, penjaminan pemerintah, pembayaran talangan tanah proyek strategis nasional (PSN).
Adapun PMN nantinya diberikan kepada PLN sebesar Rp5 triliun, Hutama Karya Rp11 triliun, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp6,27 triliun, PNM Rp2,5 triliun, ITDC Rp500 miliar. Sedangkan kompensasi diberikan kepada Pertamina Rp48,25 triliun, PLN 45,42 triliun, dan Bulog Rp560 triliun.
Kemudian investasi modal usaha diperuntukan bagi Garuda Indonesia Rp8,5 triliun, Perumnas Rp650 miliar, KAI Rp3,5 triliun, PTPN Rp4 triliun, Bulog Rp13 triliun, dan Krakatau Steel Rp3 triliun.
“Prinsip yang kita pegang untuk pemulihan ekonomi nasional adalah asas keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dukung pengusaha terdampak, lalu prudent, transparan, harus cepat, adil, akuntabel dan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Febrio menjelaskan, ada beberapa kriteria BUMN yang akan diberikan suntikan modal. Salah satunya, yakni perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap hajat hidup masyarakat.
“Pemerintah hati-hati. Ada kategorinya dari supply demand. Kriteria yang diutamakan harus ada pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak,” kata dia.
Selain itu, pemerintah juga akan melihat peran sovereign yang dijalankan BUMN, eksposurnya terhadap sistem keuangan, jumlah kepemilikan pemerintah, serta total aset yang dimiliki oleh BUMN. Namun demikian, kriteria yang dia sebutkan belum secara resmi ditetapkan.
“Ini belum resmi ya tapi. Baru resmi kalau sudah ada di sidang kabinet,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan sejumlah skala prioritas dalam membantu BUMN. Beberapa skala prioritas yang dimaksud, antara lain BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur, pangan, transportasi, sumber daya alam (SDA), keuangan, manufaktur, energi, dan pariwisata.
Dengan berbagai kondisi ini, maka pemerintah akan membantu BUMN agar tetap bertahan di tengah pandemi corona. Namun, dia belum bisa menjabarkan secara rinci perusahaan pelat merah mana saja yang akan mendapatkan bantuan.
“Pengambilan mekanisme strategis belum bisa diumumkan siapa saja yang bisa mendapatkan, tapi ada kriteria dan prioritas tadi,” kata dia. (*)
