BOLMONG– Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) di Gedung Bagas Raya Yadika, Desa Kopandakan II, Senin (25/3/2019).
Musrenbang RKPD ini mengangkat tema “Inklusivitas pertumbuhan ekonomi sektor unggulan pertanian, perikanan, dan pariwisata melalui pemberdayaan kelompok usaha dan ekonomi kreatif”.
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow membuka kegiatan tersebut. Hadir juga Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang, seluruh beserta seluruh pejabat tinggi pratama dan administrator lingkup Pemkab Bolmong, Para Pimpinan BUMN, BUMD, Forkopimda, dan camat se- Bolmong.
Kepala Bappeda Bolmong Yarlis Hatam dalam laporanya mengungkapkan, pelaksanaan Musrenbang RKPD mengacu pada Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
“Juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah, Peraruran Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,” ucap Yarlis dalam laporannya di hadapan peserta Musrenbang RKPD.
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow menyambut baik, serta memberikan apresiasi atas pelaksanaan agenda yang terbilang sangat penting ini.
Ia menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004, mengamanatkan bahwa RKPD setiap tahunnya harus diselenggarakan baik di tingkat pusat, maupun daerah melalui wadah musyawarah perencanaan pembangunan di masing-masing tingkat pemerintahan.
Mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
“Musrenbang RKPD Kabupaten Bolmong Tahun 2020 yang terselenggara hari ini, mempunyai makna penting yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai masukan terhadap penyempurnaan rancangan RKPD Bolmong tahun 2020, yang memuat priorotas pebangunan daerah serta pagu pendanaan indikatif berdasarkan fungsi perangkat Daerah,” kata Yasti menjelaskan.
Yasti Juga berpesan, sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah, pada pasal 17 ayat 2 menyebutkan, penyusunan rancangan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka tercapainya tujuan bernegara.
“Untuk itu saya ingatkan agar menaruh perhatian penuh, mengingat dokumen RKPD mempunyai kedudukan peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yaitu secara formal menjadi landasan penyusunan kebijakan umum APBD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam menyusun rancangan APBD setiap tahunnya,” ujar Yasti.
Yasti menambahkan, secara operasional ini memuat arahan untuk peningkatan kinerja pelayanan masyarakat yang menjadi tanggung jawab perangkat Daerah dalam melaksan Tupoksi yang ditetapkan dalam Renja SKPD.
“Tak hanya itu, secara faktual menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat dokumen RKPD memuat tolak ukur kinerja kepala Daerah,” Jelasnya.
Lanjunya, pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2020 ini harus berpedoman pada kaidah dan format yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
“Selain itu pelaksanaan musrembang ini juga berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta selalu menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaranya,” kata Yasti menandaskan. (adv)
