KOTAMOBAGU– Selain tapal batas Kotamobagu dengan daerah tetangga, Pemkot Kotamobagu juga menyeriusi penetapan tapal batas antar desa dan kelurahan. Menurut Kabag Pemerintahan Anas Tungkagi, pihaknya tengah mengikuti rapat pemabahasan terkait penetapan titik koordinat tapal batas desa dan kelurahan yang dilakasnakan oleh Badan Informasi Giospasial (BIG) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Bogor.
“Kelurahan dan desa juga wajib memiliki titik koordinat tapal batas. Itu dibahas dalam pertemuan dengan BIG dan Kemendagri,” kata Tungkagi, Rabu (13/9).
Untuk wilayah Kotamobagu kata Anas, pemasangan titik kordinat kelurahan/desa direncanakan dimulai 2018 mendatang. Jika ini tidak dilakukan, maka bisa berdampak pada masing-masing desa.
“Kalau koordinat tidak ada, bisa menimbulkan masalah di desa. Misalnya pekerjaan fisik seperti drainase yang menggunakan dana desa, karena tidak titik koordinat tapal batas tidak jelas, ternyata pekerjaan sudah melewati batas atau masuk desa tetangga. Yang seperti itu bisa jadi temuan dan menyalahi aturan. Makanya harus jelas tapal batas,” katanya.
Anas mengungkapkan, untuk anggaran pemsangan titik koordinat tapal batas, masih akan dikoordinasikan dengan pihak BIG dan Kemendagri. “Pasti akan ada MoU dengan pihak terkait lainnya,” ujarnya. (rez/rab)
