BOLMONG – Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow, hingga 2017 belum membayarkan hak salah satu pihak ketiga pelaksana kegiatan pembangunan puskemas di Bolmong melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2016 lalu.
Hal ini terungkap saat Komisi III DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menindaklanjuti pembahasan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah) terkait pelaksanaan APBD 2016 dengan mitra kerja. “Saya sudah selesaikan pekerjaan 100 persen tapi pemerintah Bolmong belum mencairkan dananya,” ungkap Yunita, pihak ketiga yang menyampaikan keluhannya dihadapan anggota Komisi III DPRD dan Dinas Kesehatan.
Yunita juga mengungkapkan, Dinas Kesehatan telah mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) namun dia merasa heran karena sudah 7 bulan tidak ada penyelesaian Pemkab. “Anggaran itu untuk pembangunan Puskesmas Imandi dan Puskesmas Konarom Kecamatan Dumoga dengan total Rp1,3 Milyar,” bebernya.
Dia juga mendesak Pemkab Bolmong menyelesaikan. “Pengerjaan sudah 100 persen selesai, janji pemerintah tahun lalu tunggu juknis, saat ini alasan mereka tunggu APBN Perubahan 2017,” katanya.
Yunita juga meminta DPRD bentuk tim investigasi untuk menelusuri aliran DAK dari pusat yang ditransfer ke daerah. “Saya curiga dananya sudah ada tapi di depositokan, sebab saya pernah tau ada kucuran dana dari pusat melalui DAK sebesar Rp 8 Milyar untuk Bolmong. Namun yang dibayarkan hanya beberapa orang kontraktor, ini menandakan pemkab hanya pilih kasih,” kata Yunita.
Bahkan, dirinya siap melaporkan permasalahan tersebut ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) jika tak diselesikan oleh Pemkab. “Kalau tak ada penyelesaian saya akan bawa ini ke KPK. Saya heran di daerah lain sudah dibayarkan tapi di Bolmong belum,” jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan, Julin Papuling menjelaskan, untuk permasalahan pemotongan DAK berlaku secara Nasional. “Tunggu DAK dari pusat, ketika ditransfer dananya tentu akan dibayarkan. Setahu saya anggaran fisik secara nasional akan dianggarkan pada APBN Perubahan tahun 2017,” kata Julin.
Dia meminta kesabaran dari pihak ketiga atas apa yang menjadi hak mereka. “Bangunannya sudah selesai tentu pemkab harus bayar. Tapi masalahnya masih berada di kementerian keuangan belum di transfer ke kas daerah, “tutup Julin.
Wakil Ketua DPRD Bolmong Abdul Kadir Mangkat mengatakan, akan memperjuangkan hak pihak ketiga yang belum terbayarkan. “Ini menjadi tanggungjawab komisi III dan kami akan konsultasi ke kementerian keuangan dalam waktu dekat. Kita akan rencanakan ke pusat agar dapat diketahui dananya kemana,” pungkas Kadir. (ahr)
