KRONIK TOTABUAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diakominfo) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Rabu, (27/10/2021).
Kunker DPRD Kabupaten Mitra yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Katrin Mokodaser, didampingi Ketua Komisi III, serta Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan DPRD Mitra Mody Manoppo tersebut, disambut langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bolmong, Marief Mokodompit dan jajaran.
Menurut Mody, pihaknya memilih Diskominfo Bolmong untuk melakukan sharing informasi sekaligus meninjau apa saja inovasi yang ada di Pemkab Bolmong terutama Diskominfo yang berpotensi untuk diaplikasikan di daerah mereka.
“Seperti Ruang data, kami lihat di Bolmong sudah ada, sedangkan di Mitra belum. Sehingga kedepan akan kami coba usulkan ke pimpinan untuk di aplikasikan di Kabupaten Mitra,” beber dia.
Selain itu kata dia, ada sharing atau tukar pikiran juga tentang perangkat dan program IT di kedua daerah.
“Kita juga sharing informasi dengan pimpinan mulai dari penganggaran, tenaga ahli dan masih banyak lagi,” ungkap Mody.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Mitra Katrin Mokodaser mengatakan, sesuai dengan hasil peninjauan di lapangan, ternyata Mitra juga perlu beberapa sarana penunjang pemanfaatan teknologi informasi seperti yang ada di Diskominfo.
“Apa yang kami dapatkan di Kabupaten Bolmong, tentu akan kita diterapkan di Diskominfo Kabupaten Mitra, khususnya ruang data atau informasi data,”
“Karena mungkin masing-masing daerah ada kelebihan. Maka, Kami singkronkan untuk datang saling tukar pikiran bersama supaya Mitra lebih maju kedepan,” ungkap Katrin.
Terpisah, Kadis Kominfo Bolmong Marief Mokodompit menyambut baik kunjungan kerja DPRD Mitra di Bolmong, serta berterima kasih karena Bolmong sudah termasuk daerah yang dipilih dan dikunjungi.
“Kehadiran DPRD mitra hari ini bertujuan untuk sharing pendapat dalam pemanfaatan teknologi informasi,” kata Marief
Sementara terkait ruang data Bolmong, Marief membeber sudah ada semenjak 2019 lalu.
“Selain itu juga sudah mengitegrasikan beberapa aplikasi berbagi pakai maupun generic (berdiri sendiri) lintas kementerian, sejalan dengan perpres 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan perpres 39 tentang Satu Data Indonesia (SDI),” tutup marief. (adv)
