Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing dengan BFI Finance, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara, Pemkot Kotamobagu, Selasa (26/2/2019).
Hearing digelar terkait dengan banyak laporan masyarakat soal laporan penarikan paksa kendaraan oleh BFI Finance. Masalah lain adalah soal izin dan keberadaan gudang BFI Finance.
Hearing dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotamobagu, Ishak Sugeha dan Meiddy Makalalag selaku Ketua Komisi II.
Hadir perwakilan BFI Finance, perwakilan OJK Sulut, Asisten II Bidang Perekonomian Gunawan Damopolii, Kepla Disdagkop- PM Herman Aray, dan Kepala PTSP Noval Manoppo.
Di hearing terungkap ternyata BFI Finance Kotamobagu sejak beroperasi tahun 2005 hingga sekarang, tidak memiliki gudang permanen untuk penampungan kendaraan tarikan.
Ketua Komisi II Meiddy Makalalag juga kemudian mempersoalkan masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga persoalan tata ruang.
“Gudang harus jelas di mana, IMB-nya mana, dan apakah lokasi gudang sesuai tata ruang atau tidak. Semua perusahaan pembiayaan harus memiliki gudang yang representatif. Itu salah satu catatan kita,” kata Makalalag.
Risman Ibrahim, perwakilan dari OJK Sulut menjelaskan bahwa finance bisa melakukan penarikan namun dengan ketentuan berlaku. “Harus sopan caranya, ada musyawarah lebih dulu dan tidak dengan kekerasan. Dan paling penting, penarikan harus sesuai dengan perjanjian kontrak pembiayaan,” kata Risman.
Dia menjelaskan, jaminan atau barang kendaraan yang bisa ditarik jika perjanjiannya adalah sewa guna usaha dan sale and leasback.
“Kalau selain itu tidak bisa,” katanya tegas.
Dia juga meminta seluruh Finance di Kotamobagu agar tidak menggunakan jasa preman saat melakukan penarikan kendaraan.
“Kalau perjanjiannya sewa guna usaha atau sale and leasback, perusahaan bisa menggunakan jasa pihak ketiga atau debt colector. Tetapi petugasnya harus di bawah perusahaan yang tersertivikasi. Bukan preman jalanan yang digunakan,” katanya.
Olvie Kolopita perwakilan dari PT BFI Finance mengatakan, akan menindaklanjuti semua hasil keputusan hearing. “Mulai dari pelaksanaan kegiatan usaha, penarikan kendaraan, gudang, izin dan CSR akan kami laporkan semua ke kantor pusat,” katanyai.
Sementara itu, Pemkot Kotamobagu mengaku akan menindaklanjuti fakta di hearing tersebut bahwa PT BFI Finance tidak memiliki gudang.
”Kami segera koordinasi dengan pihak lainnya untuk persoalan ini. Karena gudang itu menjadi wajib bagi semua perusahaan pembiayaan. Begitu pula dengan izin, akan kami cek lagi,” kata Kepala KPTSP Kotamobagu, Noval Manoppo. (adv)
