KOTAMOBAGU– DPRD Kotamobagu menggelar rapat dengar pendapat atau hearing dengan BFI Finance, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara dan Pemkot Kotamobagu, Selasa (26/2/2019).
Hearing digelar terkait dengan banyaknya keluhan masyarakat soal kegiatan perusahaan pembiayaan yang melakukan penarikan paksa kendaraan konsumen.
Menyikapi soal itu, Risman Ibrahim, perwakilan dari OJK Sulawesi Utara menjelaskan bahwa finance bisa melakukan penarikan namun dengan ketentuan berlaku.
“Harus sopan caranya, ada musyawarah lebih dulu dan tidak dengan kekerasan. Dan paling penting, penarikan harus sesuai dengan perjanjian kontrak pembiayaan,” kata Risman.
Dia menjelaskan, jaminan atau barang kendaraan yang bisa ditarik jika perjanjiannya adalah sewa guna usaha dan sale and leasback.
“Kalau selain itu tidak bisa,” katanya tegas.
Dia juga meminta seluruh Finance di Kotamobagu agar tidak menggunakan jasa preman saat melakukan penarikan kendaraan.
“Kalau perjanjiannya sewa guna usaha atau sale and leasback, perusahaan bisa menggunakan jasa pihak ketiga atau debt colector. Tetapi petugasnya harus di bawah perusahaan yang tersertivikasi. Bukan preman jalanan yang digunakan,” katanya.
Hearing dipimpin Wakil Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag dan Ishak Sugeha.
Hadir juga Asisten II Pemkot Kotamobagu Gunawan Damopolii, Kepala Disagkop- UKM Herman Aray, Kepala Dinas PTSP Noval Manoppo, Kabag Hukum Rendra Dilapanga, dan Kabid Penetapan BPKD Ilmar Rusman. (rif)
