KOTAMOBAGU– Sekretaris Kota (Sekkot) Kotamobagu Tahlis Gallang telah resmi mendaftar sebagai peserta seleksi terbuka pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Jumat (17/3) pekan lalu. Tahlis hampir dipastikan mulus menjadi Sekda Bolmong. Apalagi keikutsertaannya itu mendapat restu dari Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara.
Selain itu, Calon Bupati Bolmong terpilih Yasti Soepredjo Mokoagow dan wakilnya Yanny Ronny Tuuk sejak awal meminta agar Tahlis bersedia menjadi Sekda Bolmong untuk mewujudkan reformasi birokrasi di kabupaten tersebut.
Jika Tahlis sudah menjadi Sekda Bolmong, maka para birokrat di Kotamobagu yang telah memenuhi syarat harus siap menggantikan posisinya sebagai Sekkot Kotamobagu. Menarik ditunggu siapa pengganti Tahlis, karena di Kotamobagu cukup banyak figure yang dinilai layak menjadi sekkot.
Namun, dari sejumlah sumber yang dekat dengan wali kota mengatakan, sedikitnya ada enam birokrat berpeluang menggantikan Tahlis sebagai sekkot. Mereka di antaranya, Asisten III Adnan Masinae, Kepala BPKD Rio Lombone, Kepala PUPR Sande Dodo, Kepala Diskominfo Agung Adati, Asisten I Nasrun Gilalom, dan Kepala Diknas Rukmi Simbala.
“Enam birokrat itu berpeluang. Ibu Wali Kota sempat menyebut nama- nama itu. Bahkan ada di antara mereka itu yang dalam waktu dekat akan dipanggil menghadap wali kota,” beber sumber resmi minta namanya dirahasiakan.
Enam pejabat yang disebut- sebut calon pengganti Tahlis di posisi sekkot tersebut masih menolak menjawab pertanyaan wartawan. Saat dikonfirmasi satu persatu, mereka kompak tak mau berkomentar soal itu.
Sebelumnya Wali Kota Tatong Bara menyatakan dukungannya kepada Tahlis Gallang untuk ikut seleksi terbuka Sekda Bolmong. “Semua tergantung Pak Tahlis, karena menyangkut karir beliau. Apapun pilihannya kita harus hormati,” ujar Tatong.
Sementara itu, Tahlis Gallang mengungkapkan, memperbaiki kondisi pemerintahan dan pengelolaan keuangan adalah targetnya jika terpilih menjadi Sekda Bolmong. “Saya tertantang dengan visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bolmong terpilih. Kalau pengelolaan keuangan Bolmong sudah WTP, saya mungkin tidak ikut mendaftar. Dan terpenting, saya ikut seleksi karena keterpanggilan dan inisiatif sendiri, bukan karena paksaan orang lain,” kata Tahlis. (rab)
