BOLMONG– Perda Hak Keuangan dan Administratif DPRD telah disahkan melalui rapat paripurna Selasa (29/8) kemarin. Dengan disahkannya Perda tersebut, 30 anggota DPRD Bolmong tak lama lagi akan menikmati kenaikan gaji dan tunjangan sebagaimana pula diatur pada Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Kenaikan gaji seluruh wakil rakyat Bolmong tersebut diprediksi bakal mencapai dua hingga tiga kali lipat dari saat ini. Jika sekarang gaji dan tunjangan yang mereka terima rata-rata 13-15 juta, maka ke depan bisa mencapai Rp30-45 juta.
Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling mengatakan, berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang diberi mandat oleh rakyat.
“Sehingga dengan disahkannya Perda tentang Hak Keuangan dan Admiistratif Pimpinan dan Anggota DPRD ini, dapat lebih meningkatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam melaksanakan tugas dan mengembangkan kehidupan demokrasi di Bolmong,” ujar Welty.
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow menilai Perda yang baru saja disahkan sangat tepat dijadikan pedoman dalam menyusun pengaturan hak keuangan, administratif pimpinan dan anggota.
“Tentunya dengan memperhatikan tingkat proporsionalitas dan kemampuan keuangan daerah,” kata Yasti. (ahr/rab)
