KOTAMOBAGU– Terhitung mulai 1 September 2018 mendatang Pemkot Kotamobagu bakal merumahkan seribu lebih tenaga kontrak.
Tenaga guru kontrak tak ketinggalan. Itu sesuai edaran Nomor 005/SETDA-KK/199/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Adnan Massinae.
Dengan demikian, sudah dapat dipastikan mulai 1 September 2018 ratusan guru kontrak yang mengabdi mulai dari tingkat TK, SD dan SMP di Kotamobagu tidak akan masuk mengajar.
Hal ini akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Pasalnya, hampir semua sekolah di Kotamobagu mengalami kekurangan guru berstatus PNS.
Bahkan data dihimpun di sejumlah sekolah, keberadaan guru kontrak dan tanggung jawab mereka sudah setara dengan guru berstatus PNS.
Para guru kontrak dalam seminggu sudah mengajar atau berada dalam kelas selama 24 jam dan memegang satu atau dua mata pelajaran. Lebih dari itu, bukan sedikit guru kontrak harus menjadi wali kelas karena minimnya guru berstatus PNS.
“Kalau 1 September mendatang semua guru kontrak tidak masuk lagi, ribuan siswa di Kotamobagu ini akan terlantar. Tidak akan belajar dan kehilangan wali kelasnya. Ini bahaya sebab kegiatan belajar mengajar bisa lumpuh,” kata salah satu kepala sekolah di Kecamatan Kotamobagu Timur yang minta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (25/8/2018).
Dia berharap, Pemkot Kotamobagu mengkaji lagi kebijakan merumahkan guru kontrak.
“Karena berat sekali kalau tidak ada guru kontrak. Karena sebagian guru di semua sekolah itu adalah tenaga kontrak. Mereka dibutuhkan sekali. Bisa-bisa siswa juga tidak akan menerima hak mereka untuk belajar karena guru tidak ada,” imbuhnya.
Diketahui, melalui surat edaran terbaru, Pemkot Kotamobagu mengambil kebijakan merumahkan tenaga kontrak di semua SKPD termasuk guru.
Dalam edaran itu, tenaga kontrak yang dikecualikan hanya tenaga kesehatan, petugas kebersihan, damkar, sopir, Patwal Dishub, Sespri, tenaga ahli Kominfo, security, tenaga teknis bagian umum dan honorer K2. (tr1/vdm)
