JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hi Herson Mayulu SIP, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V dengan Kepala BMKG, Kepala BNPP, dan Kepala Bapel BPWS, dalam rangka pembahasan tindak lanjut Hapsem BPK Semester I DAN II tahun 2019, Senin (13/07/2020).
RDP dilaksanakan secara fisik dan virtual dengan berpedoman pada protokoler kesehatan Covid-19, bertempat di ruang rapat komisi V.
Herson Mayulu memberikan apresiasi kepada ketiga lembaga tersebut karena mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.
Menurut Herson, WTP sebagai suatu kewajiban dari satu lembaga dalam menata pengelolaan keuangannya.
Menanggapi banyaknya catatan dan temuan yang disampaikan oleh BPK, Kapoksi PDI Perjuangan di Komisi V ini mengatakan, hal itu sebagai sesuatu yang ironis. Predikat untuk lembaga WTP, tapi temuannya begitu banyak. Demikian juga rekomendasi, begitu banyak diberikan.
Dia mencontohkan BMKG dari sisi pengendalian interen, terutama pengendalian aset dalam pengadaan laptop dan notebook.
Pengadaan laptop Rp14 milyar lebih, notebooknya Rp10 milyar lebih. Menurut Herson, jika dikalkulasikan dengan harga termahal laptop Rp15 juta notebook Rp15 juta, berarti kurang lebih ada 1000 laptop dan kurang lebih 700 notebook.
“Ini adalah pengadaan yang biasa dan kenapa harus menjadi temuan BPK. Disitukan ada panitia tendernya, ada pihak ketiganya, dan ketika sudah melaksanakan itu ada namanya panitia penerima barang, yang memeriksa barang ini sudah ada dan sudah dibayarkan, kenapa harus ada temuan,” kata Herson.
Herson meminta agar kedepanya hal seperti itu dapat diperbaiki.
“Kalau toh kita memperoleh predikat WTP, harusnya tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Ini kan hal yang biasa yang sudah menjadi rutinitas pada suatu lembaga, pengadaan barang dan jasa. Masukan kepada kepala BMKG, tolong diganti saja pejabat yang tidak benar,” ujarnya.
Sementara itu untuk Kepala BPWS, Herson menanyakan tentang kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga. Dimana dirinya menyayangkan WTP tergores dengan temuan-temuan seperti itu.
“Tapi, muda-mudahan kedepan tidak ada lagi seperti ini, dimana BPWS ini ada 29 temuan dan 39 rekomendasi. Tadi sudah digambarkan rekomendasi ini, dan cukup bagus, artinya ada 60 hari untuk merekomendasi BPK,” tandasnya. (ahr)
