KRONIK TOTABUAN – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, M.Si, menghadiri sekaligus menjadi salah satu pembicara atau pemateri secara langsung bersama akademisi FISIP Unsrat, Frangky Rengkung, SIP, MA, serta DR. Dino Patti Djalal, ketua Foregin Policy Community of Indonesia yang juga wakil Menteri Luar Negeri secara virtual dalam seminar Prospek Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 bagi Pengembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Serta Kemampuan dan Kebutuhan Daerah Perbatasan (Sulawesi Utara) untuk Menghadapinya.
Seminar dilaksanakan oleh Unversitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado di Aula FISIP Unsrat yang juga dikuti secara virtual oleh peserta ini, dalam rangka kesiapan Indonesia menjadi Ketua Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN.
Baca Juga: Limi: Belum Ada Rolling Pejabat, Saya Mau Fokus Kerja Dulu
Bupati Bolaang Mongondow Timur, menyampaikan posisi Indonesia nanti sebagai ketua ASEAN sangat menguntungkan.
“Ini peluang besar dari hasil potensi di daerah untuk bisa bersaing. Apalagi di Sulawesi Utara melalui pelabuhan Bitung yang menjadi salah satu jalur pertemuan laut dari kepulauan-kepulauan di Indonesia, pertemuan kapal tengker dan peti kemas (jalur perdagangan internasional),” kata Bupati di hadapan akademisi dan mahasiswa yang mengikuti seminar.
Bupati juga mengatakan, jika mahasiswa dan para akademisi bisa memberikan sumbangsi gagasan, pemikiran dan tindakan untuk daerah, maka akan bisa didapat nilai penting (menyambut Indonesia sebagai ketua ASEAN) yang nantinya akan disampaikan ke pemerintah pusat.
“Apa yang bisa kita berikan untuk daerah kita. Apa yang bisa kita pikirkan dan lakukan untuk daerah kita agar bisa memberikan point penting yang bisa diberikan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Saat menyampaikan materi seminar, Bupati mengatakan, paling penting dari kesiapan menyambut Keketuaan Indonesia dalam ASEAN, maka harus ada penyelarasan dan perbaikan peraturan-peraturan dari pusat sampai ke daerah sehingga nantinya ada kesesuaian dan tidak ada tumpang tindih dalam penerapannya.
“Intinya, pemerintah Republik Indonesia harus memperbaiki regulasi sampai tingkat Kabupaten agar bisa bersinergi,” katanya.
Dalam menanggapi pertanyaan mahasiswa tentang kemampuan Indonesia sebagai ketua ASEAN, Bupati mengakatan bahwa tentunya Indonesia pasti mampu dan siap terlepas dari adanya krisis global dan nantinya proses politik dalam negeri, yakni Pemilu tahun 2024 yang prosesnya nanti pada tahun 2023.
“Indonesia pada tahun 2023 akan mempersiapkan melaksanakan pemilihan secara serentak, Yakni Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Ini akan dihadapi dan pasti Indonesia mampu untuk menjadi Ketua ASEAN 2023,” tuturnya.
Menaggapi pertanyaan mengenai yang berkaitan dengan keberlangsungan otonomi daerah dari peserta seminar, Bupati mengatakan saat ini Kabupaten/Kota di Sulut sebenarnya memiliki peluang dan potensi-potensi untuk dikembangkan.
“Namun karena kebijakan pemerintah pusat, kebijakan anggaran yang belum memadai di untuk mengembangkan sektor potensial. Namun itu adalah tantangan bagi kita semua. Contohnya sekelas izin galian C harus ditarik, padahal izinnya harusnya ada di Desa-Desa, Izin pertambangan ke pusat dan pendidikan ke provinsi. Jadi apalah artinya sebuah otonomi jika kita harus dibatasi seperti ini,” jelasnya.
Bupati juga menjelaskan bahwa harusnya otonomi daerah dengan adanya pemekaran maka pembangunan akan lebih cepat. Bupati menceritakan, Kabupaten Bolmong setelah dimekarkan menjadi lima Kabupaten/Kota, maka total anggaran yang dikelola oleh daerah pemekaran kurang lebih 3 triliunan. Bandingkan dengan sebelum dimekarkan, APBD yang dikelola Kabupaten Bolmong saat itu hanya kurang lebih 700an miliar.
Lanjut Bupati mengatakan, Jika seandainya Bolmong Raya dimekarkan maka pasti ada anggaran besar untuk pembangunan.
” Saya fikir pada ajang seperti ini saya harus bicara, bahwa seandainya Pak Gubernur kemudian Pemerintah Pusat memekarkan Provinsi Bolmong Raya (BMR) , tentu ini akan hebat. Bagaimana Provinsi Sulut yang tadinya mendapat anggaran empat triliunan lebih setiap tahun, ditambah Provinsi Bolmong Raya misalnya dua atau tiga trilunan rupiah, maka bagaimana kita mendapat anggaran besar. Caranya Bolmong Raya harus dimekarkan menjadi provinsi tersendir, Ini harus saya bicara ditengah-tengah teman-teman intelektual, bukan untuk kepentingan Bolmong Raya, tapi bagaimana kita mendapat anggaran besar untuk pembangunan daerah kita,” tutupnya.(Retho Bambuena)
