BOLMONG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) punya kebijakan baru untuk membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) buat PNS di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan.
Semua PNS di setiap OPD dan kecamatan, TTP akan dibayarkan jika proaktif memasukkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan standar Pelayanan Minimal kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
Kebijakan itu berdasarkan hasil rapat koordinasi tim penyusun LKPJ dan LPPD. Di antaranya Diskominfo, Bappeda, BKD, Inspektorat, BKPP, Bagian Hukum, Bagian TUP, Bagian Tata Pemerintahan, dan Bagian Organisasi Setda, di ruang kerja Asisten I Bidang Pemerintahan, Selasa (21/1/2020).
Asisten I Bidang Pemerintahan, Deker Rompas berharap semua OPD memasukan LPPD, LKPj, dan SPM sesuai dengan waktu yang ditentukan.
“Semua harus proaktif terhadap permintaan data dari Bagian Tata Pemerintahan,” ucapnya.
Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan, Muhamad Arif menegaskan, OPD yang tidak memasukkan tiga dokumen tersebut tidak akan menerima TPP, dan perjalanan dinas.
“Kita telah berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD),” tegas dia.
Arif mengatalan LPPD tahun lalu mendapatkan penilaian 2,67 atau terendah untuk 15 kabupaten/kota se- Sulawesi Utara (Sulut).
“Berdasarkan hasil itu, sehingga kebijakan ini diusulkan,” pungkasnya. (len)
